Kasus Korupsi Adik Kepala BNPB: KPK Ungkap Sisi Lain Hukum Bisnis
HaurgeulisMedia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami dugaan praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kasus ini mencuri perhatian publik setelah lembaga antirasuah tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka, menyusul rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu nama yang kini berstatus tersangka adalah Bima Setyawan, yang diketahui merupakan tenaga ahli sekaligus adik dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Merespons dinamika ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan murni didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh subjek yang bersangkutan. Pihaknya menyatakan tidak akan mencampuradukkan hubungan kekerabatan dalam menentukan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban di mata hukum.
“Kami tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” ungkap Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Yogyakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Selain Bima Setyawan, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya yang berasal dari lingkup internal BNPB maupun pihak swasta. Mereka adalah:
- Gabriel Purwaka Sigit, selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
- Richard Erlangga, yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB.
- Syifa Nrika Ghifarin, dari pihak swasta.
- Gery Prasetiawan, dari pihak swasta.
Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, KPK memberikan penjelasan yang cukup lugas. Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik di lapangan untuk menguatkan bukti-bukti yang ada.
Menurut Setyo, penyidik akan melakukan analisis mendalam terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan para tersangka. Jika dalam analisis tersebut ditemukan keterkaitan atau relevansi yang kuat antara keterangan saksi dengan kebutuhan pembuktian perkara, maka pemanggilan terhadap Kepala BNPB bisa saja dilakukan.
“Kesesuaian itu misalkan begini, kalau ada pihak yang menyebutkan dan itu kemudian dianalisis oleh penyidik, dan dianggap memang relevan antara kesesuaian dan kebutuhan, tentu akan dilakukan. Namun, kalau memang tidak, penyidik tidak akan memaksakan,” tambah Setyo.
Langkah ini menunjukkan bahwa KPK tetap menjaga objektivitas dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran negara. Fokus utama penyidikan saat ini adalah menelusuri bagaimana dana siap pakai yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana, justru diduga disalahgunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sebagai portal berita yang senantiasa mengikuti perkembangan isu nasional, kami melihat bahwa transparansi dalam kasus ini sangat dinantikan publik. Mengingat BNPB merupakan lembaga vital dalam penanganan bencana di Indonesia, integritas dalam pengelolaan dana kedaruratan menjadi sangat krusial bagi kepercayaan masyarakat.
Saat ini, tim penyidik KPK masih terus bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Kita berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, demi menjaga marwah institusi pemerintah dan penggunaan anggaran negara yang akuntabel.

























