HaurgeulisMedia.co.id – Keinginan untuk mengubah nasib dengan bekerja di luar negeri berakhir menjadi trauma mendalam bagi seorang perempuan berusia 48 tahun asal Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Alih-alih mendapatkan penghasilan sebesar Rp25 juta per bulan sesuai janji manis para perekrut, ia justru harus menanggung materiil sebesar Rp55 juta serta dideportasi dari akibat kendala dokumen resmi.

Peristiwa ini bermula pada Agustus 2026, saat korban berupaya mencari peluang kerja di luar negeri. Melalui perantara seorang kenalan, ia dipertemukan dengan tersangka berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, yang menjanjikan posisi pekerjaan di Korea Selatan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping. Korban kemudian diyakinkan untuk menyetor uang senilai Rp55 juta sebagai biaya penempatan dengan dalih proses yang resmi dan cepat.

Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka lainnya, SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, yang berperan sebagai pihak agensi. Meski pembayaran dilakukan secara bertahap dan proses administratif seperti pembuatan paspor serta pemeriksaan kesehatan dijalani, penyidikan kepolisian mengungkap fakta mengejutkan: korban tidak pernah diberikan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang seharusnya menjadi syarat wajib bagi pekerja migran.

Perjalanan yang dijanjikan sebagai awal kehidupan baru tersebut berubah menjadi petaka pada 25 September 2026. Setibanya di Bandara Jeju, Korea Selatan, korban diamankan oleh pihak imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah. Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga hari dalam pengawasan otoritas imigrasi, ia akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya kepulangan yang harus ditanggung sendiri.

Tindakan Hukum dan Pengungkapan Kasus

Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat secara resmi menetapkan S dan SN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengungkapan kasus ini dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu pada Jumat (20/11/2026) oleh Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin beserta jajaran Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga meraup keuntungan pribadi dari proses perekrutan ilegal ini, dengan rincian S menerima Rp5 juta dan SN menerima Rp10 juta. Sebagai barang bukti, kepolisian telah menyita sejumlah dokumen penting dan aset, di antaranya:

Kedua tersangka kini terancam hukuman berat berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana untuk kasus TPPO mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar, sementara pelanggaran penempatan pekerja migran perseorangan dapat dipidana hingga 10 tahun penjara.

Langkah Pemulihan dan Pencegahan

Menanggapi musibah ini, Polres Indramayu berkomitmen melakukan langkah pemulihan bagi korban, termasuk koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kepolisian juga terus menggencarkan upaya pencegahan melalui sosialisasi di berbagai lembaga pelatihan kerja (LPK) serta perusahaan penempatan tenaga kerja di wilayah Indramayu.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi tindak kriminal atau praktik perekrutan ilegal, kepolisian menyediakan layanan pengaduan melalui nomor 110 atau kanal WhatsApp resmi Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu di nomor 081999700110. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik bahwa jalur migrasi yang tidak resmi hanya akan membawa kerugian dan jeratan hukum bagi para pencari kerja.