HaurgeulisMedia.co.id – Praktik perekrutan tenaga kerja migran ilegal kembali terbongkar setelah aparat kepolisian berhasil menyelamatkan tiga perempuan asal Jawa Barat yang sempat terjebak di rumah penampungan di Kabupaten Cianjur.

Ketiga calon pekerja migran tersebut, yakni seorang warga asal Kabupaten Indramayu dan dua lainnya dari Kabupaten Bandung, rencananya akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Dubai dan Oman. Mereka dipersiapkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga sebelum akhirnya diselamatkan oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Jabar pada 12 Oktober 2026.

Kasus ini menyoroti masih maraknya modus operandi penempatan pekerja migran yang mengabaikan regulasi resmi. Para korban diketahui telah menghuni sebuah rumah di Kampung Gayam, Desa Muka, Kecamatan Cianjur, selama enam hari sebelum pihak kepolisian melakukan penggerebekan pada pukul 05.00 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial SL yang diduga berperan sebagai perekrut sekaligus pengelola rumah . Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., mengonfirmasi bahwa tersangka tidak hanya menampung para korban, tetapi juga mengatur seluruh alur persiapan keberangkatan.

Modus Operandi dan Keuntungan Finansial

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka SL diduga menjalankan praktik ini demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ia mengaku menerima komisi sebesar Rp4 juta untuk setiap calon pekerja migran yang berhasil diproses melalui jaringan agensi di luar negeri.

Tersangka diketahui bertanggung jawab atas berbagai persiapan teknis, mulai dari pengurusan dokumen perjalanan hingga mengantar para korban menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check-up). Saat penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana tersebut, di antaranya:

Proses Hukum dan Perlindungan Pekerja

Tersangka SL kini telah mendekam di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026. Proses hukum terus berjalan dengan melibatkan keterangan dari delapan saksi, termasuk perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung, serta pihak Imigrasi.

Penyidik juga melibatkan ahli perlindungan pekerja migran, Prof. Dr. Henny Nuraeny, S.H., M.H., dari Universitas Djuanda Bogor, untuk mendalami aspek hukum dalam kasus ini. Tersangka dijerat dengan kombinasi pasal dari undang-undang terkait, termasuk UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan .

Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal tiga tahun hingga maksimal 15 tahun. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat agar senantiasa waspada terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.

Penting untuk dipahami bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui mekanisme pemerintah guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penempatan nonprosedural tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menempatkan calon pekerja dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, penipuan, hingga praktik perdagangan manusia.

Keberhasilan Polda Jabar dalam menggagalkan keberangkatan ilegal ini diharapkan dapat menekan angka kasus serupa di masa mendatang. Namun, upaya ini juga menuntut pengawasan yang lebih ketat dari dinas terkait di tingkat daerah dalam memantau setiap proses rekrutmen tenaga kerja di wilayah masing-masing.