HaurgeulisMedia.co.id – Polemik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Indramayu terus bergulir dan memicu perhatian publik. Sorotan utama tertuju pada temuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai lebih dari Rp56 miliar yang kini tengah menjadi objek pengawasan berbagai elemen masyarakat serta aparat penegak hukum.

Kepala Dinas dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, H. Caridin, memberikan klarifikasi terkait kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak dinas sedang melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. Caridin menjelaskan bahwa persoalan ini lebih bersifat administratif, yakni terkait pembenahan pencatatan kode rekening anggaran tahun 2024, bukan merupakan kasus pengembalian dana.

“Terkait temuan sudah ditindaklanjuti,” ujar Caridin saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026. Menurutnya, fokus utama dari tindak lanjut tersebut adalah perbaikan sistem pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, juga menyentuh aspek pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI, empat rekomendasi terkait temuan Belanja Barang dan Jasa di 31 kecamatan dengan nilai sekitar Rp1,96 miliar telah dinyatakan sesuai.

Meskipun demikian, transparansi mengenai mekanisme penyelesaian tetap menjadi tuntutan warga. Pasalnya, temuan BPK ini muncul di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemkab Indramayu. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai keselarasan antara laporan keuangan yang mendapat opini WTP dengan adanya temuan administratif tersebut.

Dugaan Pelanggaran dan Tanggapan Praktisi Hukum

Laporan mengenai temuan ini telah sampai ke meja aparat penegak hukum. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara resmi melaporkan temuan tersebut. Laporan APIB ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu, sementara FPWI mengirimkan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengan tembusan ke Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Data yang menjadi dasar laporan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Selain dana BOS, BPK juga menyoroti ketidaksesuaian realisasi belanja di 31 kecamatan serta adanya temuan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan infrastruktur.

Menanggapi potensi konsekuensi hukum dari temuan ini, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa penyelesaian administratif atau pengembalian uang negara tidak serta-merta menghapus potensi tindak pidana.

Guruh merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi harus didasarkan pada hasil penyelidikan mendalam dan pembuktian unsur-unsur pasal yang relevan.

Selain aspek pidana, ia juga mengingatkan bahwa pejabat atau aparatur sipil negara yang terbukti lalai dapat dikenai sanksi administratif dan kepegawaian. Begitu pula dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melanggar kontrak, mereka harus menanggung sanksi sesuai dengan aturan pengadaan pemerintah yang berlaku.

Hingga saat ini, publik masih menanti kejelasan lebih lanjut mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam menuntaskan temuan tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Indramayu agar tetap akuntabel dan transparan ke depannya.