HaurgeulisMedia.co.id – Keinginan untuk mengubah nasib dengan bekerja di luar negeri nyaris membawa tiga perempuan asal Jawa Barat terjerumus dalam jaringan . Beruntung, rencana keberangkatan mereka berhasil digagalkan oleh aparat Polda Jawa Barat setelah terdeteksi berada di sebuah rumah penampungan ilegal di wilayah Cianjur.

Ketiga perempuan tersebut, yang masing-masing berasal dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung, sempat menghabiskan waktu selama hampir sepekan di sebuah rumah di Kampung Gayam, Desa Muka, Kecamatan Cianjur. Mereka dipersiapkan oleh seorang perekrut berinisial SL untuk diberangkatkan ke Dubai dan Oman sebagai asisten rumah tangga.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi penampungan. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jabar melakukan penggerebekan pada 12 Oktober 2026. Saat pemeriksaan dilakukan pukul 05.00 WIB, petugas menemukan ketiga korban bersama tersangka SL.

Peran Tersangka dan Modus Operandi

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tersangka SL berperan aktif dalam mengatur seluruh alur keberangkatan para korban. Aktivitas tersebut mencakup pengurusan dokumen perjalanan, paspor, visa, hingga jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan pada 11 Oktober 2026.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka tidak hanya bertindak sebagai perekrut, tetapi juga memegang kendali penuh atas dokumen identitas para korban. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial di lokasi, di antaranya:

Penyidikan lebih lanjut mengungkap bahwa motif utama di balik perekrutan ini adalah keuntungan finansial. SL mengaku mendapatkan komisi sebesar Rp4 juta untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan ke negara tujuan melalui agen yang beroperasi di Dubai.

Pentingnya Jalur Resmi dan Perlindungan Hukum

Praktik yang dijalankan tersangka dinilai sangat berbahaya karena negara tujuan yang dijanjikan, khususnya di kawasan Timur Tengah, saat ini masih terikat dengan kebijakan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Keberangkatan melalui jalur nonprosedural semacam ini memicu kerentanan tinggi terhadap eksploitasi dan minimnya perlindungan hukum bagi para pekerja.

Hendra Rochmawan menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap iming-iming gaji besar dengan proses keberangkatan instan. Ia mengimbau agar setiap calon pekerja migran selalu memastikan legalitas perusahaan penempatan serta mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh instansi ketenagakerjaan yang sah.

Proses Hukum yang Berjalan

Saat ini, tersangka SL telah ditahan di Rumah Tahanan Dittahti Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, termasuk perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari daerah asal korban, pihak Imigrasi, serta ahli di bidang perlindungan pekerja migran dan .

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukuman yang menanti tersangka cukup berat, yakni mulai dari tiga tahun hingga maksimal 15 tahun penjara.

Ketiga korban saat ini telah mendapatkan pendampingan intensif dari pihak berwenang guna memulihkan kondisi mereka. Kasus ini menjadi pengingat bagi warga Jawa Barat bahwa peluang kerja di luar negeri haruslah dibangun di atas kepastian hukum dan transparansi, bukan melalui celah ilegal yang mengancam keselamatan masa depan para pencari kerja.