HaurgeulisMedia.co.id – Upaya menekan angka pengangguran di mendapatkan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui peluncuran program strategis yang berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi memperkenalkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026). Inisiatif ini hadir sebagai respons atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih berada di angka 6,67%.

Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di level 4,75%. Dalam sambutannya, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa Polri tidak dapat tinggal diam melihat ketimpangan data tersebut dan berkomitmen untuk hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

Transformasi Pengalaman Menjadi Program Nasional

Gagasan Poliran ini bukanlah hal baru bagi Kapolri. Program ini merupakan pengembangan dari inisiatif yang pernah dijalankan Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Pada masa itu, kepolisian berhasil menjembatani kebutuhan tenaga kerja lokal dengan perusahaan penyedia melalui pusat pelatihan yang terarah.

Keberhasilan tersebut kini diangkat menjadi program prioritas nasional Polri. Pendekatan yang digunakan adalah tematik, yang artinya setiap daerah akan mendapatkan program yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan spesifik wilayah masing-masing.

Pentingnya Sertifikasi bagi Tenaga Kerja

Dalam sektor industri dan swasta, profesi satpam memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan operasional. Namun, seringkali kendala utama bagi pencari kerja adalah kurangnya bukti kompetensi yang diakui secara profesional.

Melalui program ini, Polri memfasilitasi sertifikasi kompetensi yang resmi dan kredibel. Dengan memiliki sertifikat resmi, para pencari kerja diharapkan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dan peluang yang lebih besar untuk terserap di berbagai sektor industri di Jawa Barat.

Polemik Bantuan Pangan di Indramayu

Di sisi lain, dinamika sosial di wilayah hukum Jawa Barat juga diwarnai dengan isu tata kelola bantuan sosial. Publik kini tengah menanti titik terang terkait temuan 100 karung beras bantuan pemerintah yang tersimpan di garasi rumah Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

Kasus ini telah dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Masyarakat melalui Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Sukajati mendesak agar proses ini dilakukan secara transparan dan tidak hanya berakhir pada penyelesaian administratif.

Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa persoalan bantuan pangan tidak bisa sekadar dihitung menggunakan kalkulasi untung-rugi atau efisiensi anggaran. Menurutnya, ada aspek hak masyarakat yang jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Menanti Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Hingga saat ini, proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu masih terus berjalan. Publik mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjawab keraguan masyarakat serta memastikan bahwa setiap bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pihak Kuwu Sukajati juga diharapkan dapat memberikan keterangan resmi mengenai alasan penempatan beras tersebut. Keterangan ini menjadi penting untuk menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat dan memastikan bahwa tata kelola bantuan pangan tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Redaksi HaurgeulisMedia.co.id tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi. Hal ini dilakukan demi menjaga keberimbangan informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan fakta yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di wilayah mereka.