HaurgeulisMedia.co.id – Sinergi antar instansi menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan dan peningkatan kualitas di Jawa Barat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan strategis antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di , Bandung, pada Selasa (3/11/2026).

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi kelembagaan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antara aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dinamika keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak bisa dicapai secara parsial. Kepolisian dan pemerintah daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan serta pengayoman kepada warga. Sinergi ini dipandang krusial tidak hanya untuk menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga sebagai motor pendukung dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari pertemuan ini melalui peningkatan responsivitas petugas di lapangan. Koordinasi yang berkelanjutan antara Polda Jabar dan Pemprov Jabar menjadi kunci agar setiap persoalan di daerah dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing instansi.

HaurgeulisMedia.co.id – Di sisi lain, potret kontras terlihat di wilayah Indramayu, di mana ketersediaan air di Bendungan Sadawarna belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani di Kecamatan Gantar. Kondisi ini memicu aksi unjuk rasa ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Gantar Bersatu (APGB) di pintu masuk bendungan pada Rabu (4/11/2026).

Para petani menuntut percepatan pembangunan jaringan irigasi yang selama ini dianggap menjadi hambatan utama dalam mengairi lahan pertanian mereka. Meskipun bendungan telah beroperasi, ketiadaan jaringan penghubung menuju wilayah Gantar membuat air yang tertampung belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sektor pertanian setempat.

Tantangan Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran

Koordinator aksi APGB, Ari Rana, menegaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan hidup petani. Keterlambatan proyek ini berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi, ketidakteraturan jadwal tanam, hingga penurunan hasil panen yang mengancam kesejahteraan para petani yang telah menanti bertahun-tahun.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Bambang Harimukti, menjelaskan bahwa tertundanya pembangunan infrastruktur penunjang di area tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat. Kebijakan ini berdampak pada penundaan sejumlah proyek, termasuk jaringan irigasi interkoneksi yang direncanakan tersambung hingga ke Waduk Cipancuh.

Harapan untuk Kejelasan Masa Depan Pertanian

Pihak BBWS menyatakan komitmennya untuk membantu mendorong aspirasi petani ke tingkat pemerintah pusat agar pembangunan irigasi dapat segera diprioritaskan. Meski demikian, para petani menuntut adanya kepastian jadwal pelaksanaan dan alokasi anggaran yang jelas, bukan sekadar janji lisan.

Hingga saat ini, APGB menyatakan akan terus mengawal perkembangan tuntutan mereka. Bagi masyarakat petani di Gantar, fungsi utama sebuah bendungan baru akan benar-benar terasa manfaatnya ketika air dapat mengalir langsung ke sawah-sawah mereka. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini nantinya diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Indramayu dan sekitarnya.