HaurgeulisMedia.co.id – Upaya menekan angka pengangguran di kini mendapatkan amunisi baru melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan institusi kepolisian dan pemerintah daerah. Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi hadir di Jawa Barat, dengan fokus utama memperpendek jarak antara pencari kerja dan perusahaan penyedia lapangan kerja.

Peluncuran program ini berlangsung di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026). Inisiatif ini lahir dari pemahaman bahwa kendala utama dalam penyerapan seringkali bukan hanya minimnya lapangan kerja, melainkan kesenjangan informasi yang menghambat pertemuan antara kandidat dengan pemberi kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons positif kehadiran Poliran dengan rencana integrasi sistem yang strategis. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa pihaknya akan menghubungkan program nasional tersebut dengan platform digital lokal, yakni aplikasi Nyari Gawe.

Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat. Dengan sinergi antara Polda Jawa Barat, Pemprov Jabar, dan sektor industri, diharapkan penyaluran tenaga kerja dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok daerah.

Meski demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Beberapa aspek krusial yang menjadi sorotan antara lain:

Di sisi lain, Polda Jawa Barat juga terus melakukan pembenahan internal untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Sehari setelah peluncuran Poliran, tepatnya pada Kamis (12/11/2026), Polda Jabar menggelar kegiatan Post Assessment Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Metro Indah Mall, Kota Bandung.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Kombes Pol. Dr. Fadly Samad, ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan personel kepolisian sebelum menduduki jabatan strategis. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya institusi dalam menerapkan prinsip the right man on the right place.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa Post Assessment bukan sekadar proses formalitas. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan untuk mengukur kapasitas dan integritas personel setelah melalui serangkaian asesmen kompetensi sebelumnya.

Adapun poin-poin utama dalam agenda pengembangan SDM Polda Jabar ini mencakup:

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang diambil oleh Polda Jawa Barat ini menunjukkan komitmen ganda. Di satu sisi, kepolisian berupaya berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, peningkatan kualitas internal personel kepolisian terus dilakukan agar setiap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih profesional dan berintegritas.

Bagi masyarakat Jawa Barat, sinergi ini menjadi harapan baru agar akses terhadap informasi pekerjaan menjadi lebih terbuka. Keberhasilan inisiatif ini nantinya akan diukur dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan warga dalam memperoleh kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas keamanan dan pelayanan publik di wilayah Jawa Barat.