Poliran: Strategi Polri Menekan Angka Kriminalitas dan Pengangguran
HaurgeulisMedia.co.id – Masalah ekonomi yang berakar dari sulitnya akses pekerjaan sering kali menjadi pemicu utama meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Menyadari korelasi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini mengambil langkah strategis dengan terjun langsung ke ranah pemberdayaan tenaga kerja melalui program bertajuk Polisi Peduli Pengangguran atau disingkat Poliran.
Peluncuran program berskala nasional ini diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Rabu (11/11/2026) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung. Langkah ini menandai perubahan paradigma pemolisian di Indonesia, di mana aparat tidak hanya fokus pada penegakan hukum represif, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dengan menyasar akar masalah sosial.
Dipilihnya Jawa Barat sebagai lokasi peluncuran program nasional ini didasarkan pada realitas paradoks di wilayah tersebut. Meski Jawa Barat dikenal sebagai salah satu pusat kawasan industri terbesar di Tanah Air, angka penganggurannya justru masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,75 persen, sementara Jawa Barat mencatatkan angka lebih tinggi, yakni 6,67 persen.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sangat bergantung pada kesejahteraan ekonomi keluarga. “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” ujar Suyudi dalam sambutannya di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perwakilan kementerian, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).
Program Poliran bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba. Skema ini merupakan pengembangan dari model pelatihan kerja yang sebelumnya sukses dirintis oleh Suyudi saat menjabat sebagai Kapolda Banten. Keberhasilan pola kolaborasi antara kepolisian, balai latihan, dan industri di masa lalu kini diadaptasi ke tingkat nasional dengan pendekatan tematik yang menyesuaikan potensi ekonomi di tiap-tiap daerah.
Sebagai langkah awal implementasi di Jawa Barat, Polri memfokuskan program ini pada sektor jasa pengamanan. Mengingat pesatnya ekspansi kawasan industri, kebutuhan akan tenaga satuan pengamanan (satpam) yang kompeten terus meningkat. Melalui Poliran, Polri memfasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi resmi agar para pencari kerja lokal memiliki daya saing yang lebih baik di pasar tenaga kerja.
Selain memberikan pelatihan, Polri berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan program melalui integrasi data. Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di wilayah untuk membangun basis data pencari kerja yang terhubung langsung dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelaku industri. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan atau link and match antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan.
Perang Terhadap Calo Tenaga Kerja
Di samping upaya pelatihan, Polri juga menyatakan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen kerja. Fenomena ini telah lama meresahkan masyarakat, di mana para pencari kerja sering kali dimintai biaya ilegal oleh oknum tertentu sebelum mendapatkan pekerjaan.
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan bahwa praktik pungli bukan sekadar masalah pelanggaran hukum, melainkan ancaman bagi iklim investasi. Sindikat percaloan yang beroperasi di sekitar kawasan industri dinilai membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan merusak kepercayaan investor.
Untuk memberantas praktik tersebut, Kapolri mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia. “Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut,” tegasnya.
Beberapa mekanisme pengawasan yang akan dijalankan Polri meliputi:
Menanggapi kekhawatiran mengenai tumpang tindih kewenangan, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran tidak bertujuan mengambil alih fungsi kementerian atau pemerintah daerah. Sebaliknya, Polri memosisikan diri sebagai fasilitator dan katalisator untuk menciptakan ekosistem rekrutmen yang transparan dan bersih dari biaya ilegal.
Dengan sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal dan program pemberdayaan melalui Poliran, Polri berharap kawasan industri di Indonesia dapat kembali menjadi ruang pertumbuhan ekonomi yang adil dan memberikan dampak positif bagi stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.

























