Strategi PLN Nusantara Power dan Pemkab Indramayu Akselerasi Energi
HaurgeulisMedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi dengan PT PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkitan (UP) Indramayu. Sinergi ini difokuskan pada pemantapan infrastruktur energi sebagai fondasi utama bagi rencana pengembangan kawasan industri berskala besar yang tengah diproyeksikan oleh pemerintah daerah.
Kesepakatan tersebut diperkuat dalam agenda kunjungan kerja Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke kompleks PLTU Indramayu yang berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan ini menjadi krusial untuk memetakan kesiapan sistem kelistrikan daerah dalam menopang kebutuhan industri yang membutuhkan pasokan daya stabil dan berkapasitas besar.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lucky Hakim menekankan pentingnya transparansi informasi terkait operasional pembangkit listrik bagi masyarakat. Kunjungan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk memverifikasi secara langsung kapasitas pembangkit 3 x 330 megawatt (MW) tersebut di tengah rencana perluasan tata ruang industri yang mencakup ribuan hektare lahan di Indramayu.
Pihak PLN NP UP Indramayu melalui Senior Manager, Yunan Kurniawan, memberikan komitmen penuh terhadap rencana pembangunan ini. Yunan memastikan bahwa sistem kelistrikan yang dikelola pihaknya berada dalam kondisi siap untuk mendukung ekspansi industri serta berbagai program pembangunan strategis di wilayah Bumi Wiralodra.
Selain fokus pada pasokan listrik, diskusi juga mencakup aspek transisi energi melalui teknologi co-firing. Penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pendamping batu bara di PLTU Indramayu dinilai sebagai langkah progresif yang dapat menciptakan ekonomi sirkular. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI), dalam rantai pasok biomassa tersebut.
Terkait keterlibatan pelaku usaha, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa kehadiran BUMD tidak akan mematikan pengusaha lokal yang sudah lebih dulu bermitra. Sebaliknya, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Pihak PLN pun membuka peluang bagi pelaku usaha selama memenuhi standar teknis dan ketentuan pengadaan yang berlaku di lingkungan PLN NP.
Aspek ketenagakerjaan juga menjadi poin evaluasi dalam pertemuan tersebut. Manajemen PLTU Indramayu melaporkan bahwa komposisi tenaga kerja di pembangkit saat ini didominasi oleh putra daerah, dengan persentase mencapai 90 persen. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan PLTU terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah penyangga maupun kawasan sekitarnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan pengelola objek vital nasional ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat Indramayu. Langkah ini sekaligus menjadi persiapan daerah dalam menyongsong arus investasi industri yang lebih masif di masa depan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan transisi energi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, tantangan perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Indramayu. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran baru-baru ini menjadi pengingat penting akan perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak prosedural.
Satreskrim Polres Indramayu telah menetapkan dua tersangka, S (58) dan SN (37), atas dugaan penipuan dengan modus penempatan tenaga kerja ke Korea Selatan. Korban yang dijanjikan gaji Rp25 juta per bulan justru harus menanggung kerugian sebesar Rp55 juta setelah dipulangkan paksa dari Bandara Jeju karena masalah dokumen.
Menanggapi hal tersebut, Polres Indramayu melalui Wakapolres Kompol Tahir Muhiddin menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perdagangan orang. Pihak kepolisian tidak hanya melakukan proses hukum, tetapi juga gencar melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga pelatihan kerja dan memperketat pengawasan di titik-titik keberangkatan.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum memberikan dokumen atau uang dalam jumlah besar. Layanan aduan melalui nomor 110 atau kanal resmi Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu tetap tersedia bagi masyarakat yang memerlukan bantuan atau informasi terkait keamanan dan ketertiban.

























