HaurgeulisMedia.co.id – Suasana di Indramayu kian memanas setelah ratusan massa yang tergabung dalam Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) melayangkan protes keras di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu pada Kamis, 19 November 2026. Aksi yang melibatkan sekitar 300 orang tersebut menuntut untuk segera melepaskan jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu pasca penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD.

Aksi demonstrasi tersebut berlangsung cukup dramatis. Selain orasi yang menuntut pertanggungjawaban moral dari seorang pejabat publik, massa aksi juga melakukan tindakan simbolis dengan melemparkan ratusan bangkai tikus ke halaman rumah dinas tersebut. Menurut Wendi, selaku koordinator aksi, tindakan ini merupakan bentuk ekspresi kemarahan masyarakat yang merasa dikhianati oleh dugaan tindak pidana korupsi yang mencoreng kepercayaan publik.

Menanggapi gelombang desakan tersebut, Bupati Indramayu, , akhirnya buka suara. Dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026, Lucky menekankan bahwa proses pemberhentian seorang wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan secara instan atau sekadar berdasarkan desakan massa, melainkan harus tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku.

Mekanisme Hukum dan Status Tersangka

Lucky Hakim menjelaskan bahwa saat ini Syaefudin masih berstatus sebagai tersangka. Menurut ketentuan perundang-undangan, status tersebut belum cukup kuat untuk memicu pemberhentian sementara dari jabatan Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa hak serta fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut masih tetap berlaku selama proses hukum belum mencapai tahap persidangan.

Lebih lanjut, Lucky memaparkan bahwa pemberhentian sementara baru bisa diproses apabila status hukum Syaefudin telah berubah menjadi terdakwa setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengambil peran untuk memproses pemberhentian sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk penghentian fasilitas jabatan.

Konteks Kasus: Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah

Perkara yang menjerat Syaefudin berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk Tahun Anggaran 2022-2025. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena nilai kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp18,7 miliar.

Beberapa poin penting terkait penanganan kasus ini di antaranya:

Hingga saat ini, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. Publik pun diharapkan tetap tenang dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.