Polemik Akses Trans Jatim di Arjosari: Menilik Sejarah dan Harapan Warga
HaurgeulisMedia.co.id – Rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya kembali memicu perdebatan publik setelah dipastikan tidak akan menjangkau Terminal Arjosari. Keputusan ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai langkah yang mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat akan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan efisien.
Sebagai simpul transportasi utama di Kota Malang, Terminal Arjosari memegang peranan krusial bagi mobilitas warga, baik di dalam kota maupun kawasan aglomerasi. Ketiadaan akses Trans Jatim di lokasi ini memicu pertanyaan kritis terkait skala prioritas pemerintah dalam merancang kebijakan transportasi massal di wilayah tersebut.
Forum Diskusi Transportasi Malang (FDTM) secara resmi telah melayangkan nota protes kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, FDTM menekankan bahwa integrasi antarmoda seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengembangan layanan, bukan justru dipisahkan oleh alasan-alasan yang tidak mendesak.
Kekecewaan serupa datang langsung dari warga sekitar Arjosari. Dalam wawancara pada Selasa, 20 Oktober 2026, seorang warga yang terdampak langsung mengungkapkan rasa frustrasinya terkait kebijakan yang dinilai berulang kali mengutamakan eksistensi angkutan kota (angkot) dibandingkan kenyamanan penumpang.
“Kenapa Dishub lebih mementingkan angkot? Mereka seolah-olah mengorbankan belasan ribu warga Kelurahan Arjosari dan ribuan penumpang yang tiap hari memanfaatkan terminal,” ungkap warga tersebut.
Warga tersebut menyoroti bahwa ini bukan pertama kalinya akses transportasi publik yang lebih layak digagalkan dengan alasan perlindungan terhadap angkot. Menurutnya, hal ini menjadi ironis karena kualitas pelayanan angkot di lapangan dinilai tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara masyarakat dipaksa terus menggunakan moda tersebut tanpa alternatif lain.
Ia bahkan melontarkan kritik tajam kepada Dinas Perhubungan Kota Malang dan Wali Kota Malang. Baginya, pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung bagi warganya dengan memastikan ketersediaan fasilitas transportasi yang modern, aman, dan nyaman, alih-alih mempertahankan status quo yang tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna.
Kritik tersebut juga disertai dengan sindiran mengenai lambatnya adaptasi sistem transportasi di wilayahnya. Ia menggambarkan kekhawatiran bahwa meskipun teknologi transportasi di Indonesia telah berkembang pesat hingga mencapai era taksi terbang, masyarakat Arjosari kemungkinan masih akan diarahkan pada sistem angkot yang stagnan.
Menanggapi situasi ini, FDTM memberikan pandangan dari perspektif teknis dan strategis. Mereka menegaskan bahwa keberadaan angkot sebenarnya bisa disinergikan sebagai angkutan pengumpan atau feeder. Dalam konsep ini, angkot berfungsi menjangkau titik-titik permukiman, sementara layanan utama seperti Trans Jatim menangani rute utama di simpul-simpul strategis.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi tuntutan FDTM kepada pihak terkait:
- Melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas pengembangan layanan dengan menempatkan kebutuhan pengguna sebagai prioritas utama.
- Membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat terdampak, dan pengguna transportasi umum.
- Memastikan bahwa kepentingan pelaku usaha angkot tidak meniadakan hak publik untuk mendapatkan akses transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.
FDTM berpendapat bahwa tidak memasukkan Terminal Arjosari ke dalam rute Trans Jatim justru akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Pengguna akan menghadapi beban biaya tambahan, waktu tempuh yang lebih lama, serta kesulitan saat harus melakukan perpindahan moda di tengah perjalanan.
Polemik ini menjadi cerminan dari tantangan besar dalam memodernisasi transportasi publik di daerah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan dengan moda transportasi tradisional, namun di sisi lain, tuntutan akan efisiensi dan kenyamanan dari masyarakat semakin menguat.
Hingga saat ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat merespons aspirasi tersebut dengan langkah konkret. Harapannya, solusi yang dihasilkan nanti tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Malang Raya akan sistem transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.
























