Trans Jatim Malang Raya: Dilema Ekonomi dan Keluh Kesah Warga Arjosari
HaurgeulisMedia.co.id – Dinamika transportasi publik di Malang Raya kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk tidak memperpanjang rute Trans Jatim Koridor 2 hingga ke Terminal Arjosari. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas di lapangan, khususnya terkait keberlangsungan operasional angkutan kota (angkot) yang sudah lebih dulu melayani trayek di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Dr. Ir. Nyono, memberikan penegasan terkait kebijakan ini saat melakukan inspeksi di UPT Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Menurutnya, pemerintah provinsi memposisikan diri sebagai pihak yang ingin menjaga keharmonisan ekosistem transportasi di Malang agar tidak terjadi gesekan sosial dengan para pengemudi angkot setempat.
Nyono mengungkapkan bahwa sejak awal, perencanaan Trans Jatim Koridor 2 memang difokuskan untuk menghubungkan Terminal Kepanjen dengan Terminal Madyopuro. Meskipun sempat ada usulan dari Pemerintah Kota Malang melalui Dishub Kota Malang untuk memperpanjang rute hingga ke Terminal Arjosari guna mendukung integrasi transportasi yang lebih luas, Dishub Jatim memilih untuk tetap pada koridor awal.
“Saya ingatkan, sejak awal kami di Dishub Jatim tidak pernah berkeinginan masuk sampai ke Arjosari. Kami datang ke Malang ini sebagai tamu, jadi tidak akan mengganggu rezeki sopir angkot di jalur Madyopuro–Arjosari,” ujar Nyono dalam keterangannya.
Dalam memberikan analogi atas keputusan tersebut, Nyono menyebutkan bahwa pemerintah harus membuat pilihan sulit demi menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Ia mengibaratkan pilihan ini seperti tindakan medis pada tubuh manusia, di mana langkah preventif diambil agar permasalahan pada satu titik tidak merembet ke bagian lain yang lebih luas.
Meski rute tidak diperpanjang, Dishub Jatim sebenarnya telah menyiapkan opsi teknis. Sebanyak 14 armada Trans Jatim Koridor 2 telah disiapkan untuk beroperasi hingga ke Terminal Arjosari. Namun, realisasinya bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan dan keselamatan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kota Malang bagi para armada dan penumpang.
Di sisi lain, keputusan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Pada Senin, 26 Oktober 2026, salah satu warga Arjosari mengungkapkan rasa kecewanya. Ia menilai bahwa peniadaan akses Trans Jatim ke terminal tersebut membuat masyarakat kembali kehilangan kesempatan untuk menikmati layanan transportasi yang lebih modern, aman, dan nyaman.
Kritik warga tersebut tidak hanya tertuju pada pembatalan rute, tetapi juga pada kualitas layanan angkot yang dianggap jalan di tempat. Munculnya petisi daring di laman Change.org menjadi bukti nyata adanya keresahan publik. Hingga saat ini, ratusan tanda tangan telah dikumpulkan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang mendesak perubahan.
Terdapat empat poin utama yang menjadi tuntutan dalam petisi tersebut, yakni:
- Mempertahankan Terminal Arjosari sebagai titik keberangkatan dan kedatangan Trans Jatim Koridor 2 sesuai perencanaan awal.
- Mendorong integrasi transportasi yang lebih efisien di Terminal Arjosari untuk memudahkan mobilitas antarwilayah.
- Menuntut agar suara serta kebutuhan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
- Menciptakan solusi yang adil bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.
Polemik ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya modernisasi transportasi publik. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan perlindungan sosial terhadap pelaku usaha tradisional seperti sopir angkot. Di sisi lain, ada tuntutan kuat dari masyarakat untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman.
Hingga saat ini, petisi tersebut terus berkembang dan menjadi ruang bagi warga untuk menyuarakan kegelisahannya. Kondisi ini mempertegas perlunya dialog yang lebih intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang agar tercipta solusi jalan tengah yang tidak mengorbankan hak masyarakat atas transportasi publik yang layak.

























