HaurgeulisMedia.co.id – percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kini berada di bawah pengawasan ketat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fenomena yang selama ini menjadi beban psikologis sekaligus finansial bagi para pencari kerja tersebut, resmi dinyatakan sebagai sasaran utama penindakan hukum oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Deklarasi perang terhadap praktik ilegal ini disampaikan bertepatan dengan peluncuran program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat yang sering kali menjadi korban pemerasan oleh oknum tidak bertanggung jawab saat berusaha mendapatkan pekerjaan.

Dampak Sistemik Praktik Pungli

Dalam pandangan Polri, percaloan tenaga kerja bukanlah sekadar masalah kriminalitas biasa, melainkan ancaman struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Jenderal Polisi Suyudi menekankan bahwa sindikat ini beroperasi dengan modus yang beragam, mulai dari aksi di luar perimeter kawasan hingga dugaan keterlibatan oknum internal perusahaan. Dampak dari praktik ini cukup luas, di antaranya:

Instruksi Tegas Kapolri

Guna memutus rantai kejahatan tersebut, Kapolri telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran Kabareskrim serta seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik premanisme berkedok penyaluran kerja.

Untuk mendukung efektivitas di lapangan, Polri mengaktifkan tiga pilar pengawasan: layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 110, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa atau kelurahan untuk pemetaan wilayah, serta penguatan koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan untuk menutup celah keterlibatan oknum orang dalam.

Program Poliran: Solusi Berbasis Data

Program Poliran sendiri lahir dari inisiatif Kapolri saat menjabat sebagai Kapolda Banten, yang kemudian dikembangkan menjadi kebijakan nasional. Program ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran terbuka yang di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, masih berada di angka 6,67%—lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,75% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024.

Kapolri menjelaskan bahwa program ini bukanlah upaya untuk mengambil alih kewenangan kementerian atau pemerintah daerah. Sebaliknya, Poliran diposisikan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan pencari kerja dengan pasar industri secara transparan. Sebagai langkah awal di Jawa Barat, Polri memfokuskan pada sertifikasi kompetensi satuan pengamanan (satpam).

Melalui uji kompetensi yang kredibel, Polri berharap para pencari kerja memiliki bekal sertifikasi resmi yang memperbesar peluang mereka terserap di sektor swasta maupun industri secara sah. Dengan sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap calo dan pendekatan preventif melalui pelatihan yang terarah, Polri berupaya mengembalikan marwah kawasan industri sebagai ruang ekonomi yang adil dan bersih dari biaya ilegal bagi seluruh warga negara.