Polres Indramayu Bongkar Sindikat TPPO Berkedok Kerja ke Korea Selatan
HaurgeulisMedia.co.id – Praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal kembali memakan korban di wilayah Kabupaten Indramayu. Kali ini, Satreskrim Polres Indramayu berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar warga lokal dengan iming-iming bekerja di Korea Selatan.
Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menetapkan dua orang perempuan berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, sebagai tersangka utama. Keduanya diduga menjalankan modus perekrutan pekerja migran tanpa prosedur resmi yang berlaku.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah seorang korban berusia 48 tahun asal Kecamatan Arahan melaporkan kerugian yang dialaminya. Korban mengaku tergiur dengan tawaran bekerja di Korea Selatan sebagai buruh pabrik atau staf rumah tangga dengan janji gaji fantastis mencapai Rp25 juta per bulan.
Kronologi Kejadian dan Modus Operandi
Peristiwa bermula pada Agustus 2026, saat korban yang sedang mencari peluang kerja di luar negeri diperkenalkan kepada tersangka S. Berdasarkan keterangan kepolisian, S menjanjikan proses keberangkatan yang cepat dan resmi dengan biaya administrasi sebesar Rp55 juta.
Korban kemudian dipertemukan dengan tersangka SN yang berperan sebagai pihak agensi pada 29 Agustus 2026. Meski telah menyetorkan uang sebesar Rp55 juta secara bertahap, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang seharusnya menjadi syarat mutlak bagi calon pekerja migran ke Korea Selatan.
Setelah melalui serangkaian proses administratif, korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan pada 24 September 2026 melalui transit di Singapura. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, impian korban bekerja di luar negeri kandas. Petugas imigrasi setempat menolak kedatangannya karena dokumen yang dibawa terbukti bermasalah.
Setelah sempat tertahan selama tiga hari di bawah pengawasan imigrasi, korban terpaksa pulang ke Indonesia menggunakan biaya pribadi. Hingga kini, kedua tersangka belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan korban.
Langkah Hukum dan Upaya Preventif
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, pihak kepolisian membeberkan sejumlah barang bukti yang telah disita. Di antaranya adalah paspor korban, kuitansi pembayaran sebesar Rp40 juta, rekening koran, boarding pass, hingga satu unit mobil Ford Titanium berwarna putih.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka S diduga meraup keuntungan sebesar Rp5 juta, sementara SN menerima Rp10 juta dari praktik ilegal tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni:
Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal mencapai Rp5 miliar. Sebagai bentuk tanggung jawab, Polres Indramayu juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk pendampingan korban serta pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Edukasi untuk Masyarakat
Menanggapi maraknya kasus serupa, Polres Indramayu tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga gencar melakukan langkah preventif. Edukasi mengenai prosedur resmi pengiriman tenaga kerja telah menyasar 176 peserta di lima lembaga pelatihan kerja (LPK) dan perusahaan penempatan tenaga kerja di wilayah Indramayu.
Masyarakat yang menemukan indikasi praktik perdagangan orang atau gangguan kamtibmas diminta untuk segera melapor melalui Layanan Polisi 110 atau melalui saluran WhatsApp resmi Polres Indramayu di nomor 081999700110. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kasus TPPO yang kerap menyasar masyarakat awam yang berkeinginan mengubah nasib melalui jalur luar negeri.
























