Kasus 1 Ton Beras Sukajati Belum Tuntas, Warga Tagih Transparansi
HaurgeulisMedia.co.id – Misteri keberadaan 100 karung beras bantuan pangan yang ditemukan di garasi milik Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, hingga kini masih menjadi sorotan publik. Sudah hampir dua bulan berlalu sejak temuan tersebut mencuat ke permukaan pada akhir September 2026, namun masyarakat setempat masih menanti jawaban pasti terkait status dan peruntukan bantuan tersebut.
Kasus ini pertama kali terungkap pada Jumat (25/9/2026) dini hari, menyusul adanya laporan warga melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu”. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polsek Haurgeulis segera melakukan pengecekan ke lokasi di Blok Manggungan, Desa Haurgeulis. Hasilnya, petugas mengamankan satu unit minibus Suzuki berwarna biru yang memuat 100 karung beras bantuan pemerintah, dengan total berat mencapai satu ton.
Beras tersebut diketahui merupakan bagian dari program bantuan pangan untuk periode Juli–September 2026. Mengingat bantuan ini ditujukan bagi warga prasejahtera, penemuan beras dalam jumlah besar di luar lokasi distribusi resmi memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut transparansi.
Proses Penanganan yang Masih Berjalan
Awalnya, penanganan perkara ini dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Indramayu. Sejumlah pihak dari lingkungan pemerintah desa telah dimintai keterangan untuk menelusuri alur distribusi bantuan tersebut. Namun, saat ini penanganan telah dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu melalui mekanisme koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati menjadi salah satu kelompok yang konsisten mengawal kasus ini. Mereka telah menempuh berbagai jalur formal, mulai dari audiensi dengan Pemerintah Desa Sukajati hingga menyampaikan aspirasi ke Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, yang turut dihadiri oleh pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indramayu.
Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa gerakan masyarakat ini didasari oleh keresahan warga akan hak-hak mereka yang belum tersalurkan. “Logika efisiensi anggaran atau hitung-hitungan akuntansi tidak bisa mengesampingkan hukum pidana, terutama yang menyangkut bantuan sosial bagi publik,” ujar Nanang, Jumat (20/11/2026).
Menanti Kepastian Hukum dan Transparansi
Hingga Jumat (20/11/2026), publik masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus). Ada beberapa poin krusial yang diharapkan terjawab dalam laporan resmi nanti:
Pihak masyarakat berharap agar hasil pemeriksaan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, masyarakat meminta penjelasan yang terang. Sebaliknya, jika terdapat indikasi tindak pidana, publik mendesak agar penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keterbukaan informasi menjadi kunci agar spekulasi di tengah warga tidak terus berkembang. Redaksi HaurgeulisMedia.co.id tetap membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Desa Sukajati, Inspektorat Kabupaten Indramayu, DPMD, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi resmi. Hal ini penting guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memberikan gambaran utuh atas persoalan yang terjadi.
Pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar soal angka dalam laporan bantuan sosial, melainkan tentang pemenuhan hak masyarakat yang membutuhkan. Warga Sukajati berharap agar proses pemeriksaan ini segera menemui titik terang, sehingga keadilan bagi para penerima manfaat dapat ditegakkan.

























