HaurgeulisMedia.co.id – Sektor pertanian di wilayah Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, tengah menjadi sorotan publik menyusul beredarnya kabar mengenai dugaan liar dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Program yang dimaksud adalah Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II serta program Optimalisasi Lahan (Oplah).

Isu ini mencuat ke permukaan setelah muncul laporan dari perwakilan kelompok tani yang mengeluhkan adanya permintaan sejumlah uang dengan dalih “uang kebersamaan”. Berdasarkan keterangan sumber yang identitasnya dirahasiakan, praktik ini diduga melibatkan oknum dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dengan inisial K dan W.

Dalam keterangannya pada Senin, 9 November 2026, sumber tersebut merinci nominal yang diduga diminta kepada para kelompok tani penerima manfaat. Untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah), kelompok tani diduga diminta menyetorkan uang sebesar Rp6 juta. Sementara itu, untuk program Irigasi Perpompaan (Irpom), angka yang disebut mencapai Rp8 juta per kelompok.

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Pungutan Sekolah di Jabar, Pajak Warga Jadi Sorotan
Polemik Belanja Buku BANPEM SDN Losarang ke Intan Pariwara, Aturan Disorot
Penguatan Tata Kelola Dana Desa Haurgeulis Tahap I yang Transparan

Selain persoalan mengenai nominal uang kebersamaan tersebut, sumber di lapangan juga menyinggung terkait penyaluran bantuan bibit yang tercatat sebanyak 8 kuintal. Hingga saat ini, kejelasan mengenai alokasi dan mekanisme distribusi bantuan tersebut masih terus dipertanyakan oleh pihak-pihak terkait.

Memahami Program Irpom dan Oplah

Program Irigasi Perpompaan (Irpom) sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kendala pengairan di lahan-lahan pertanian tadah hujan. Dengan menyediakan akses pompa air, pemerintah berharap para petani dapat meningkatkan intensitas tanam dan menjaga produktivitas hasil panen meskipun berada di luar musim hujan.

Baca Juga:
Status Hibah Irpom Poktan Sri Jaya Gabuswetan Indramayu Disorot
Sapi Kurban Ngamuk Rusak Motor Warga di Rancakitiran Kroya
Sapi Kurban Ngamuk di Kroya Rusak Motor Warga Rancakitiran

Begitu pula dengan program Optimalisasi Lahan (Oplah), yang bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian agar lahan yang kurang produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal. Idealnya, kedua program ini disalurkan secara transparan dan tanpa beban biaya bagi para petani penerima manfaat, mengingat tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pentingnya dan Klarifikasi

Adanya dugaan permintaan uang di luar ketentuan resmi pemerintah tentu menimbulkan keresahan di kalangan petani. Jika benar terjadi, tindakan tersebut tidak hanya mencederai tujuan mulia program, tetapi juga berpotensi melanggar aturan pengelolaan bantuan sosial atau bantuan pemerintah di sektor pertanian.

Terkait temuan ini, publik kini menanti langkah verifikasi dari pihak terkait untuk memastikan apakah praktik tersebut memiliki dasar hukum atau merupakan bentuk penyimpangan. Hingga berita ini diturunkan, upaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak KTNA yang disebut dalam laporan tersebut masih terus dilakukan.

Redaksi HaurgeulisMedia.co.id berkomitmen untuk tetap menjaga prinsip jurnalistik yang berimbang. Kami membuka ruang hak jawab bagi pihak KTNA maupun instansi terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait dugaan tersebut, agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat dan objektif.