HaurgeulisMedia.co.id – Polemik penemuan satu ton beras bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, kini memasuki babak baru. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati secara resmi membawa persoalan ini ke meja DPRD Kabupaten Indramayu guna menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tegas.

Dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026), perwakilan menyampaikan keresahan warga terkait temuan sekitar 100 karung beras yang diduga merupakan bantuan pangan. Beras tersebut sebelumnya dilaporkan tersimpan di dalam sebuah mobil minibus yang terparkir di garasi pribadi milik Kuwu Sukajati, sebuah fakta yang memicu reaksi keras dari masyarakat setempat.

Menuntut Langkah Konkret, Bukan Sekadar Administrasi

Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus ini hanya diselesaikan melalui jalur administratif internal desa. Menurutnya, terdapat hak-hak masyarakat kurang mampu yang harus dijamin keberadaannya, sehingga proses hukum harus tetap menjadi prioritas jika ditemukan bukti adanya pelanggaran.

Tuntutan AMUK tidak hanya berhenti pada sanksi bagi Kuwu, tetapi juga menyasar posisi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukajati. Masyarakat menyoroti adanya hubungan kekeluargaan, yakni suami-istri, antara Kuwu dan Ketua BPD, yang memunculkan pertanyaan mengenai integritas dan aturan main dalam tata kelola pemerintahan desa.

Tanggapan Pihak Berwenang dan Langkah Inspektorat

Pertemuan yang mempertemukan pihak AMUK dengan Komisi I ini turut dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Haurgeulis. Pihak Inspektorat menyatakan bahwa mereka telah merampungkan audit investigatif yang berjalan selama dua pekan terakhir melalui Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus).

Hasil audit ini direncanakan akan segera dipaparkan kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Indramayu pada pekan mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk koordinasi antarinstansi agar penanganan kasus dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan dan koridor hukum yang berlaku.

Sementara itu, menanggapi sorotan mengenai jabatan Ketua BPD, Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, S.E., M.M., menyatakan telah menginstruksikan Plt. Kadis PMD untuk melakukan peninjauan ulang. Evaluasi ini difokuskan pada pemenuhan syarat dan ketentuan jabatan sesuai regulasi yang berlaku, agar tidak terjadi benturan kepentingan di lingkungan pemerintahan desa.

Transparansi Menjadi Kunci

Hingga saat ini, proses penegakan hukum masih terus berjalan. Pihak berwenang menekankan bahwa penemuan beras di lokasi tersebut masih perlu dibuktikan secara hukum terkait asal-usul, peruntukan, serta mekanisme distribusinya. Masyarakat diharapkan tetap tenang sembari menunggu hasil ekspos resmi antara Inspektorat dan pihak kepolisian.

HaurgeulisMedia.co.id mencatat bahwa hingga laporan ini diturunkan, pihak Kuwu Sukajati maupun Ketua BPD belum memberikan keterangan resmi terkait temuan beras maupun isu jabatan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi bagi publik.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur desa di wilayah Indramayu mengenai pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Bagi masyarakat Sukajati, kepastian bahwa hak warga penerima bantuan benar-benar tersampaikan adalah prioritas utama yang harus segera dipenuhi oleh pihak-pihak yang berwenang.