HaurgeulisMedia.co.id – Manajemen PT Bumi Wiralodra (BWI) Perseroda memberikan respons atas temuan audit yang menyoroti tata kelola keuangan perusahaan. Direktur Utama PT BWI, Robani Hendra Permana, menyatakan kesiapan pihak manajemen untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Indramayu terkait penarikan dana investasi yang saat ini berada di pihak lain.

Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (LHP ADTT) dari Inspektorat Kabupaten Indramayu. Laporan tersebut memicu instruksi resmi dari Bupati pada Kamis (19/11/2026) yang memerintahkan evaluasi atas sejumlah transaksi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Robani menjelaskan bahwa dana sebesar Rp11,89 miliar yang menjadi sorotan sebenarnya merupakan bagian dari skema investasi yang dijalankan perusahaan. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi bisnis yang prospektif.

“Sejak awal menjabat, kami memiliki target untuk membawa BWI keluar dari kondisi kerugian. Kami melakukan inovasi dengan menanamkan modal pada sektor yang dinilai menguntungkan, seperti investasi di Fajar Beton, alat berat, hingga sektor gas,” ujar Robani, Jumat (20/11/2026).

Ia menambahkan bahwa investasi tersebut telah memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Sebagai gambaran, investasi di Fajar Beton senilai Rp2,89 miliar disebut telah memberikan bagi hasil sekitar Rp774 juta hanya dalam beberapa bulan sejak Agustus. Selain itu, lini usaha alat berat juga diklaim mencatatkan keuntungan sebesar Rp465 juta dalam waktu empat bulan operasional.

Berdasarkan catatan manajemen, BWI pada tahun 2025 berhasil membukukan laba dan menyetorkan PAD ke kas daerah sebesar hampir Rp600 juta. Angka ini diklaim sebagai capaian yang signifikan jika dibandingkan dengan kontribusi perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya sejak didirikan pada 2002.

Namun, dinamika berubah saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) awal 2026. Inspektorat memberikan arahan bahwa BWI belum diperkenankan melakukan kerja sama dalam bentuk penyertaan ekuitas karena status kesehatan perusahaan yang masih dalam tahap pemulihan. Atas dasar tersebut, pihak manajemen berkomitmen untuk mematuhi rekomendasi untuk menarik kembali dana yang telah disalurkan.

“Intinya, manajemen BWI siap mengikuti arahan Inspektorat dan Pak Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mengembalikan dana BWI yang berada di pihak lain,” tegas Robani.

Dalam dokumen instruksi Bupati, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya:

Pihak manajemen juga diminta untuk tidak melakukan kerja sama pendayagunaan ekuitas kembali sebelum seluruh persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terpenuhi sepenuhnya. Bupati menekankan agar seluruh tindak lanjut atas temuan audit ini diselesaikan paling lambat pada 30 November 2026.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Indramayu, H. Ari Risdianto, mengonfirmasi bahwa hasil audit ini telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. Hal ini dilakukan karena proses audit tersebut dilaksanakan atas permintaan resmi dari pihak Kejaksaan untuk mendalami pengelolaan keuangan di tubuh BUMD tersebut.

Terkait pembangunan unit usaha baru seperti pabrik beras sekam dan blending plant, Robani mengakui bahwa proses tersebut memang membutuhkan waktu panjang. Ia menegaskan bahwa setiap langkah strategis yang diambil manajemen bertujuan untuk keberlangsungan usaha jangka panjang, meskipun ia memahami perlunya penyesuaian regulasi yang ketat dalam setiap tahapan operasional perusahaan.