HaurgeulisMedia.co.id – Insiden peliputan yang menimpa sejumlah awak media dalam kegiatan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu di Pendopo Indramayu, Jumat (13/11/2026), memicu gelombang protes dari berbagai organisasi profesi wartawan.

Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menyatakan bahwa tindakan menghalangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, pembatasan akses informasi ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

Dalam keterangannya, Chong menekankan bahwa profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Ia mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers.

Sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut tidak main-main, yakni ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Chong menegaskan bahwa alasan “perintah atasan” tidak dapat dijadikan tameng untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

FPWI menuntut Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers. Hal ini dinilai penting demi menjaga marwah pers dan memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tetap terpenuhi.

Lebih lanjut, Chong menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sering kali disalahpahami sebagai satu-satunya otoritas penyampai informasi. Ia menegaskan bahwa media bukanlah corong pemerintah dan memiliki independensi penuh dalam melakukan peliputan serta verifikasi fakta di lapangan.

Senada dengan FPWI, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Asmawi menambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban dalam sebuah acara resmi, aturan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat akses informasi publik. Wartawan yang menjalankan tugas profesional seharusnya difasilitasi, bukan diposisikan sebagai pihak yang mengganggu jalannya kegiatan pemerintahan.

Salah satu wartawan yang terdampak dalam insiden tersebut adalah Wira Hadiyono SH. Saat berusaha menjalankan tugas peliputan di lokasi pelantikan, ia dilaporkan dilarang masuk oleh petugas di lapangan dengan alasan adanya perintah dari pimpinan. Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.

Publik kini menanti transparansi dari pihak terkait mengenai alasan di balik pelarangan tersebut. Peristiwa ini diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu agar ke depannya dapat lebih menghargai keterbukaan informasi, mengingat pers merupakan mitra strategis dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban moral dan hukum yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa sinergi antara pemerintah dan media sangat krusial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Indramayu.