HaurgeulisMedia.co.id – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang digulirkan pada tahun anggaran 2026 di wilayah Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kini diselimuti aroma dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencapai belasan juta rupiah. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi para petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, justru menimbulkan keresahan dan sorotan tajam dari berbagai pihak.
Program Irpom merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sistem irigasi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan pompa air, program ini diharapkan dapat mengatasi kendala pasokan air, terutama di daerah yang kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertaniannya. Namun, di Kecamatan Terisi, realisasi program ini justru menuai kontroversi.
Informasi yang dihimpun HaurgeulisMedia.co.id menyebutkan bahwa dugaan pungli ini terjadi dalam proses pencairan dan pelaksanaan program. Sejumlah petani yang menjadi penerima manfaat program dilaporkan dimintai uang dengan jumlah yang bervariasi, namun secara total disebut-sebut mencapai belasan juta rupiah. Besaran pungutan ini tentu saja memberatkan para petani, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha pertanian skala kecil.
Praktik dugaan pungli ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program pemerintah. Program Irpom yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada petani, tampaknya telah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Sumber HaurgeulisMedia.co.id yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa proses permintaan uang tersebut dilakukan secara terselubung. Para petani merasa tertekan untuk memenuhi permintaan tersebut agar program berjalan lancar dan bantuan yang dijanjikan dapat cair. “Kalau tidak diberi, katanya nanti programnya tidak jalan, bantuannya tidak keluar. Jadi terpaksa kami keluarkan uang,” ujar salah satu petani yang terdampak.
Besaran pungutan yang mencapai belasan juta rupiah untuk satu program seperti Irpom ini sangatlah mengkhawatirkan. Jika diakumulasikan dari seluruh penerima manfaat di Kecamatan Terisi, jumlahnya bisa sangat fantastis. Dugaan pungli ini mencoreng citra program pemerintah yang sejatinya dirancang untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Menanggapi isu ini, HaurgeulisMedia.co.id berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait di Kecamatan Terisi. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang jelas mengenai dugaan pungli tersebut. Sikap bungkam atau defensif dari pihak yang diduga terlibat justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
Dugaan pungli dalam program bantuan pemerintah bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, setiap kasus semacam ini harus diusut tuntas untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu, diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan dugaan pungli ini. Inspeksi mendalam terhadap pelaksanaan Program Irpom di Kecamatan Terisi perlu dilakukan. Jika terbukti bersalah, para oknum yang terlibat harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain penindakan hukum, upaya pencegahan juga perlu diperkuat. Sosialisasi yang lebih masif mengenai mekanisme penyaluran program bantuan pemerintah dan larangan pungli harus terus digalakkan. Petani juga perlu diberikan edukasi agar berani melaporkan setiap praktik pungli yang mereka alami tanpa rasa takut.
Program Irigasi Perpompaan (Irpom) sejatinya adalah sebuah program yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, potensi tersebut dapat hancur jika tergerus oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk pungli. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme para pelaksana di lapangan.
Masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya para petani di Kecamatan Terisi, menantikan tindakan nyata dari pemerintah untuk membersihkan program-program bantuan dari praktik-praktik kotor. Sorotan tajam ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program-program pemerintah di seluruh wilayah.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa program mulia sekalipun dapat ternoda jika tidak dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akuntabilitas. HaurgeulisMedia.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terkini kepada publik.
