Strategi Polres Subang Tekan Kasus C3 dan Kendaraan Bodong
HaurgeulisMedia.co.id – Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Kabupaten Subang terus diperketat melalui langkah preventif yang terukur. Pada Sabtu malam (7/11/2026), jajaran Polres Subang menggelar Operasi Cipta Kondisi dengan skema Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) skala besar, yang menyasar berbagai potensi gangguan ketertiban masyarakat di pusat kota hingga wilayah pinggiran.
Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Subang, AKBP Andi Purwanto, S.I.K., M.H., dengan melibatkan personel gabungan dari Subdenpom Subang dan Satpol PP Kabupaten Subang. Kehadiran aparat di lapangan bukan sekadar rutinitas, melainkan respons strategis terhadap kekhawatiran publik terkait tindak kejahatan jalanan, khususnya yang dikenal dengan istilah C3, yakni Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).
Menyasar Kendaraan Bodong dan Potensi Kejahatan
Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah menekan peredaran kendaraan bermotor tanpa kelengkapan dokumen resmi atau kendaraan bodong. Kepolisian menilai bahwa kendaraan jenis ini sering kali menjadi instrumen atau objek dalam tindak pidana pencurian. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan selektif di sejumlah titik krusial di jalur kota, seperti:
Selain pemeriksaan kendaraan, pendekatan humanis turut dikedepankan. Petugas di lapangan memberikan edukasi kepada kelompok remaja yang masih beraktivitas hingga larut malam. Langkah ini bertujuan untuk mencegah anak-anak muda terjerumus ke dalam tindakan destruktif, seperti tawuran, balap liar, maupun pengaruh negatif geng motor.
Sinergi Antar-Lembaga untuk Keamanan Berkelanjutan
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menekankan bahwa KRYD berfungsi sebagai langkah preventif sekaligus memberikan efek jera (shock therapy) bagi pelaku kejahatan. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah sangat krusial untuk menciptakan rasa aman bagi warga Subang.
Di sisi lain, kunjungan kerja anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, S.E., M.M., ke Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu pada Senin (9/11/2026), turut mempertegas pentingnya pengawasan di tingkat lokal. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jabar XII, Diah memastikan bahwa realisasi anggaran tahun 2026 harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tupoksi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan (controlling) terhadap jalannya pemerintahan. Diah menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya:
Pertama, Fungsi Legislasi, yaitu penyusunan regulasi atau Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Fungsi Anggaran, yakni penetapan APBD agar pembangunan tepat sasaran. Ketiga, Fungsi Pengawasan, yang memastikan setiap sen anggaran digunakan secara efektif dan transparan.
Komisi V sendiri memiliki tanggung jawab besar dalam bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang mencakup sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta ketenagakerjaan. Hasil dari kunjungan kerja ke Desa Mekarjati ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi formal dalam rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan adanya pengawasan ketat dari legislatif terhadap penggunaan anggaran serta langkah preventif dari kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah, diharapkan ketertiban umum di wilayah Subang dan Indramayu tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan pembangunan yang merata.
























