HaurgeulisMedia.co.id – Upaya penguatan integritas dan profesionalisme di lingkungan kepolisian kini menjadi fokus utama, terutama melalui transformasi sistem pengawasan internal. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa pola pengawasan di jajaran Polda Jawa Barat tidak boleh lagi bersifat administratif semata, melainkan harus berbasis pada yang proaktif.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Asistensi Manajemen Risiko yang berlangsung di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kamis (5/11/2026). Hadir dalam agenda tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki, Wakapolda, serta jajaran Kapolres dan pejabat utama di lingkungan Polda Jabar.

Pergeseran Paradigma: Dari Reaktif ke Preventif

Selama ini, pengawasan internal sering kali dianggap sebagai instrumen yang baru bekerja setelah munculnya sebuah pelanggaran. Namun, menekankan pentingnya pergeseran paradigma agar pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Artinya, pimpinan di setiap satuan kerja harus mampu memetakan potensi hambatan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi masalah yang merugikan organisasi maupun citra Polri di mata masyarakat.

Komjen Pol. Asep Edi Suheri memberikan penekanan khusus kepada seluruh pimpinan satuan kerja, mulai dari tingkat Polda hingga Polres, untuk bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang melekat pada tugas mereka masing-masing. Pengawasan bukan lagi beban terpusat pada unit pengawas, melainkan tanggung jawab kolektif setiap jenjang kepemimpinan.

Empat Pilar Strategis dalam Pengawasan

Untuk memastikan efektivitas sistem ini, terdapat empat langkah strategis yang harus segera diimplementasikan oleh jajaran Polda Jabar:

Komitmen Polda Jawa Barat

Senada dengan arahan pusat, Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki menyatakan bahwa perubahan cara pandang ini adalah bagian dari implementasi program prioritas Kapolri yang kelima. Menurutnya, pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi tindakan anggota sebelum berubah menjadi pelanggaran disiplin atau etika.

“Pengawasan harus mampu mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi sebelum penyimpangan berkembang menjadi pelanggaran,” ungkap Irjen Pol. Hengki di sela-sela kunjungan tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya pengawasan internal. Seluruh kepala satuan wilayah (Kasatwil) diminta untuk tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi benar-benar melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap prosedur kerja anggota di lapangan.

Kepercayaan Publik sebagai Tolok Ukur

Tantangan terbesar dari penerapan SPIP Terintegrasi ini adalah bagaimana sistem tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Keberhasilan pengawasan diukur dari beberapa aspek nyata, di antaranya:

Pada akhirnya, tujuan utama dari asistensi manajemen risiko ini bukanlah sekadar tumpukan dokumen atau laporan evaluasi. Institusi kepolisian diharapkan mampu membangun mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dengan pemetaan risiko yang tepat dan pengawasan yang konsisten, diharapkan kepercayaan publik terhadap integritas Polri dapat terus terjaga dan meningkat di masa mendatang.