Dugaan Sambungan Listrik Ilegal di Pasar Malam Patrol, PLN Diminta Klarifikasi
HaurgeulisMedia.co.id – Praktik penggunaan tenaga listrik dalam kegiatan keramaian publik di wilayah Kabupaten Indramayu kini tengah menjadi sorotan tajam. Hal ini dipicu oleh dugaan adanya penyambungan listrik tanpa hak yang terjadi di lokasi pasar malam Desa Patrol Induk, Kecamatan Patrol, pada Selasa, 17 November 2026.
Isu ini mencuat ke permukaan setelah awak media melakukan penelusuran di lapangan untuk mengonfirmasi operasional pasar malam tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak yang berada di lokasi dan dipanggil dengan sebutan Lurah, kegiatan pasar malam tersebut merupakan entitas bisnis yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah.
Terkait instalasi listrik yang digunakan untuk mendukung operasional wahana dan tenant, pihak penyelenggara mengklaim bahwa pemasangannya dilakukan oleh tenaga teknis dari Haurgeulis. Pihak tersebut juga menegaskan bahwa instalasi tersebut telah melalui proses perizinan, meski belum ada bukti legalitas yang ditunjukkan secara terbuka kepada publik.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan energi listrik, terutama yang melibatkan fasilitas umum dan keramaian, harus tunduk pada regulasi yang berlaku demi menjaga aspek keselamatan dan legalitas.
Lebih lanjut, ia berharap agar pihak penyelenggara pasar malam dapat bersikap transparan mengenai sumber listrik yang digunakan. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa sambungan listrik tidak dilakukan secara ilegal yang berpotensi membahayakan warga sekitar serta merugikan pihak penyedia layanan listrik negara.
Perlu diketahui bahwa penggunaan tenaga listrik secara melawan hukum memiliki konsekuensi hukum yang serius di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 51 ayat (3), tindakan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dapat dijerat pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal hingga Rp2,5 miliar.
Selain aturan tersebut, payung hukum baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian dalam Pasal 476. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda kategori V.
Namun, para praktisi hukum menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut harus melalui serangkaian pemeriksaan mendalam oleh aparat penegak hukum. Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum melalui pembuktian di lapangan dan hasil pemeriksaan teknis dari instansi terkait.
Hingga saat ini, pihak PT PLN (Persero) belum memberikan pernyataan resmi mengenai status sambungan listrik di lokasi pasar malam Desa Patrol Induk tersebut. Ketiadaan klarifikasi dari penyedia layanan listrik membuat situasi ini masih berada dalam ranah dugaan.
Publik diharapkan untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Ruang konfirmasi bagi penyelenggara pasar malam, teknisi instalasi, pemerintah setempat, serta pihak PLN tetap terbuka lebar agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat dan objektif.
Diharapkan dengan adanya investigasi lebih lanjut, kebenaran mengenai legalitas penggunaan listrik di pasar malam tersebut dapat segera terungkap, sehingga hak-hak pengguna energi tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
























