HaurgeulisMedia.co.id – Status hukum Wakil Bupati , H. , yang kini menyandang predikat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, memicu gelombang desakan publik. Sejumlah pihak menuntut agar sang wakil kepala daerah segera meletakkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Menanggapi desakan tersebut, kuasa hukum Syaifudin, Ruslandi, SH, memberikan klarifikasi tegas. Pihaknya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada landasan hukum yang mewajibkan kliennya untuk mundur dari jabatannya hanya karena penetapan status tersangka.

Fokus pada Pendampingan Hukum

Ruslandi mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima mandat sebagai kuasa hukum Syaifudin sekitar satu pekan lalu. Saat ini, tim hukum tengah berupaya mendalami pokok perkara dan membedah materi sangkaan yang diajukan oleh penyidik Kejati Jawa Barat.

Ia menekankan bahwa langkah pembelaan akan disusun secara terukur seiring dengan perkembangan tahapan hukum di Kejati Jawa Barat. Ruslandi juga meminta masyarakat untuk tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan.

Tanggapan Terhadap Aksi Unjuk Rasa

Terkait maraknya aksi unjuk rasa di Indramayu yang menuntut pengunduran diri Syaifudin, Ruslandi menghargai hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ia mengingatkan agar setiap aspirasi disampaikan secara tertib dan menghindari hasutan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial.

Ruslandi menegaskan bahwa posisi Syaifudin sebagai Wakil Bupati adalah hasil dari proses demokrasi melalui pilihan rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

Konteks Aturan dan Status Jabatan

Lebih lanjut, Ruslandi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar argumennya. Menurutnya, tidak ada celah hukum yang mengharuskan seorang pejabat daerah mundur saat masih berstatus tersangka.

Dengan penjelasan tersebut, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa posisi kliennya sebagai Wakil Bupati Indramayu saat ini masih sah secara hukum. Hingga berita ini diturunkan, perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Syaifudin masih terus bergulir dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pihak kuasa hukum berkomitmen untuk mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem peradilan di Indonesia.