Polda Jabar Terapkan Prinsip JABAR AMAN Hadapi Cuaca Ekstrem di 27 Daerah
HaurgeulisMedia.co.id – Menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi mencapai puncaknya pada akhir tahun 2026, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah strategis dengan mengonsolidasikan seluruh kekuatan lintas sektoral. Sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat kini berada dalam status siaga tinggi, mengingat karakteristik geografis provinsi ini yang rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Sebagai langkah konkret, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki memimpin langsung Apel Siaga Tanggap Bencana yang berlangsung di Mapolda Jabar, Bandung, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara Polri, TNI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan kesiapan personel maupun peralatan pendukung di lapangan.
Memahami Kerentanan Wilayah dan Data Risiko
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat periode 2022–2026, pemetaan ancaman di wilayah ini tergolong cukup kompleks. Data menunjukkan bahwa terdapat delapan kabupaten yang dikategorikan berisiko tinggi terhadap banjir, 14 kabupaten rawan banjir bandang, dan 16 kabupaten memiliki kerentanan tinggi terhadap tanah longsor. Angka ini mencerminkan tantangan besar bagi otoritas setempat dalam memberikan perlindungan bagi warganya.
Secara statistik, potensi paparan bencana ini menyentuh angka yang signifikan. Proyeksi menunjukkan sekitar 15,24 juta jiwa penduduk Jawa Barat tinggal di zona rawan banjir, sementara 6,13 juta jiwa lainnya berada di kawasan yang rentan terhadap pergerakan tanah. Secara total, lebih dari 21 juta warga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut.
Doktrin ‘JABAR AMAN’ sebagai Panduan Operasional
Dalam upaya menyatukan langkah penanganan di lapangan, Irjen Pol. Hengki memperkenalkan doktrin ‘JABAR AMAN’ yang menjadi acuan bagi seluruh personel kepolisian. Prinsip ini terdiri dari empat pilar utama:
Sinergi Lintas Sektoral dan Kesiapan Lapangan
Tantangan utama dalam manajemen bencana sering kali terletak pada koordinasi di tingkat akar rumput. Untuk meminimalisir risiko ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan, Polda Jabar menekankan pentingnya sinkronisasi rencana kontinjensi dengan pemerintah daerah dan BPBD. Hal ini mencakup pembagian peran yang jelas, mulai dari pengamanan jalur evakuasi, distribusi bantuan logistik, hingga pengamanan aset warga di permukiman yang ditinggalkan saat evakuasi.
Selain aspek koordinasi, kesiapan teknis alat pendukung seperti perahu karet, kendaraan taktis, dan perangkat komunikasi menjadi poin evaluasi penting. Irjen Pol. Hengki menegaskan bahwa seluruh sarana prasarana harus dalam kondisi prima dan diuji melalui simulasi yang disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing daerah, seperti perbedaan penanganan antara wilayah pesisir utara (Pantura) dan kawasan pegunungan Priangan.
Menjaga Integritas dan Kemanusiaan
Dalam operasi kemanusiaan, aspek integritas dan etika petugas menjadi sorotan. Personel di lapangan diinstruksikan untuk selalu menghormati martabat para korban bencana dan menjaga barang milik warga yang tertinggal di lokasi pengungsian. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kehadiran aparat benar-benar memberikan rasa aman di tengah situasi darurat.
Pada akhirnya, Apel Siaga ini hanyalah langkah awal dari rangkaian panjang upaya mitigasi. Keberhasilan dalam melindungi jutaan warga Jawa Barat sangat bergantung pada konsistensi eksekusi di garis terdepan. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan relawan diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan yang solid dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang akan datang.

























