HaurgeulisMedia.co.id – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Kecamatan Kroya, Kabupaten , kini memasuki babak baru yang lebih pelik. Persoalan yang awalnya berfokus pada isu setoran dana kebersamaan sebesar Rp8 juta per kelompok tani (poktan) tersebut, kini melebar hingga menyeret sentimen negatif terhadap profesi .

Ketegangan ini dipicu oleh beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup WhatsApp yang diduga kuat melibatkan seorang mantan lurah dari Desa Tanjungkerta. Dalam pesan tersebut, terdapat narasi yang menyudutkan kerja jurnalistik dengan menggunakan istilah yang merendahkan, termasuk tuduhan bahwa media hanya mencari keuntungan pribadi atau “kurang sajen”.

Akar Permasalahan dan Respons DPC PJS Indramayu

Kisruh ini bermula dari langkah Ketua DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, yang melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu pada Jumat (6/11/2026). Saat itu, Tati Hartati selaku Ketua Tim Teknis DKPP menyatakan bahwa tidak ada praktik pungli dalam program tersebut.

Pihak dinas menegaskan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang adanya pungutan dalam bentuk apa pun kepada penerima bantuan. Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan narasi yang berbeda. Rastim mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti berupa rekaman suara dari salah satu ketua poktan di Desa Tanjungkerta yang mengakui adanya penarikan dana sebesar Rp8 juta.

Eskalasi Konflik dan Sorotan Terhadap Vendor

Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan kepada media, Rastim menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh jurnalis murni merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ia membantah keras tuduhan bahwa pihaknya memiliki agenda terselubung atau menolak pemberian uang bensin demi nominal yang lebih besar.

Tidak hanya berhenti pada isu pungli, PJS Indramayu kini mulai memperluas investigasinya ke ranah legalitas proyek. Mereka menyoroti kelengkapan dokumen badan usaha atau vendor yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pengeboran Irpom Tahap II. Diduga, vendor tersebut belum memenuhi ketentuan administratif yang dipersyaratkan dalam regulasi proyek pemerintah.

Kendala Komunikasi dan Harapan Publik

Upaya untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai legalitas vendor dan kebenaran dugaan pungli tersebut kini menemui jalan buntu. Pada Kamis (19/11/2026), Rastim melaporkan bahwa nomor kontak Tati Hartati dari pihak DKPP tidak dapat dihubungi kembali, yang memicu dugaan adanya pemblokiran akses komunikasi terhadap pihak media.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama bagi para petani yang menjadi penerima manfaat program. Ketidaktransparanan dalam proses komunikasi ini dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program Irpom di wilayah Indramayu.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak terkait, termasuk mantan Lurah Desa Tanjungkerta yang diduga mengirimkan pesan bernada miring tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menanti langkah konkret dari DKPP Kabupaten Indramayu untuk memberikan penjelasan terbuka dan transparan guna meluruskan polemik yang terus berkembang, sekaligus memastikan agar program Irpom tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya dalam mendukung produktivitas pertanian.