HaurgeulisMedia.co.id – di Indonesia masih menyisakan tantangan besar bagi yang mendambakan ruang untuk berkarya. Seringkali, kendala yang dihadapi bukan bersumber dari minimnya kemampuan individu, melainkan terbatasnya akses terhadap pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta lingkungan kerja yang inklusif.

Data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menjadi pengingat akan realita tersebut. Dari total 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas, mayoritas atau sekitar 66,48 persen (779.150 orang) masih terserap di sektor informal. Sementara itu, hanya 33,58 persen atau 393.916 orang yang berhasil menembus sektor formal yang menawarkan perlindungan kerja lebih stabil.

Menanggapi ketimpangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pada Selasa (17/11/2026), melalui kegiatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemerintah mendorong sinergi antara pencari kerja, lembaga pelatihan, dan perusahaan untuk memperkuat inklusi di dunia industri.

Menegakkan Hak, Bukan Sekadar Aturan

Secara regulasi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan setidaknya 2 persen penyandang disabilitas, sementara perusahaan swasta diwajibkan menyerap minimal 1 persen.

Namun, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menekankan bahwa angka kuota tersebut belum sepenuhnya menjamin terciptanya kesempatan yang setara. Seringkali, terdapat jarak yang lebar antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan nyata di lapangan, ditambah dengan kurangnya fasilitas pendukung di lingkungan kerja.

Dalam pandangan Cris, penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang layak dipandang dengan belas kasihan. Sebaliknya, mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki potensi besar dalam hal ketelitian, loyalitas, dan daya saing. “Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia yang berharga,” tegasnya.

Strategi Memperkecil Kesenjangan Kompetensi

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, Kemnaker memperluas akses melalui beberapa jalur strategis:

Langkah pendampingan ini dinilai krusial agar pekerja tidak hanya mampu masuk ke perusahaan, tetapi juga dapat beradaptasi dan mengembangkan karier dalam jangka panjang. Selain itu, sinkronisasi kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri digital dan soft skill menjadi fokus utama agar tenaga kerja lebih relevan dengan permintaan pasar.

Komitmen Nyata Dunia Usaha

Forum one stop link and match di Bekasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemetaan kompetensi secara lebih terukur. Rencana pelatihan dan pemagangan pun disusun sebagai jembatan untuk meminimalisir hambatan di dunia kerja.

Namun, tolok ukur keberhasilan program ini tidak boleh hanya berhenti pada angka partisipasi pelatihan atau seremoni kegiatan. Keberhasilan sejati akan terlihat dari seberapa banyak penyandang disabilitas yang benar-benar terserap di dunia kerja, mendapatkan perlakuan setara, dan mampu berkontribusi maksimal bagi perusahaan.

Pada akhirnya, penyediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas adalah pemenuhan hak dasar warga negara. Pemerintah dan dunia usaha kini ditantang untuk membuktikan bahwa komitmen inklusi tidak hanya tertulis di atas kertas, melainkan terejawantahkan dalam lingkungan kerja yang ramah, aksesibel, dan menghargai kompetensi setiap individu tanpa terkecuali.