Perumdam Tirta Darma Ayu Disorot, Evaluasi Layanan Air Bersih Mendesak
HaurgeulisMedia.co.id – Krisis layanan air bersih yang melanda wilayah Kabupaten Indramayu kembali memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Perumdam Tirta Darma Ayu, di mana manajemen perusahaan tersebut didesak untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh atas kualitas distribusi air kepada pelanggan.
Kritik tersebut mencuat setelah Sekretaris DPC PPWI sekaligus jurnalis demokratis.net, Rahmatna Tarigan, melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu. Dalam dokumen tersebut, ia menekankan bahwa persoalan teknis di lapangan sudah mencapai titik yang sangat merugikan warga sebagai konsumen.
Menagih Tanggung Jawab Manajemen
Persoalan yang dikeluhkan pelanggan tidak sekadar mengenai aliran air yang tersendat, melainkan mencakup kompleksitas masalah seperti tekanan air yang tidak stabil, kualitas air yang kurang layak, hingga kurangnya transparansi mengenai penyebab gangguan distribusi. Rahmatna menegaskan bahwa sebagai perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar, Perumdam Tirta Darma Ayu seharusnya memiliki standar pelayanan yang lebih profesional.
Ia menuntut adanya penjelasan yang terukur terkait hambatan operasional, seperti sedimentasi pipa atau keterbatasan sumber air baku. Menurutnya, manajemen tidak bisa terus-menerus memberikan alasan teknis tanpa dibarengi dengan jadwal perbaikan yang jelas dan solusi jangka panjang bagi pelanggan yang terdampak.
Transparansi SDM dan Tata Kelola
Selain aspek teknis, surat terbuka tersebut juga menyentuh ranah internal perusahaan, yakni mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Terdapat kekhawatiran di tengah masyarakat terkait proses rekrutmen dan penempatan pegawai yang diduga belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi maupun integritas profesional.
Terdapat beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan dalam surat tersebut, di antaranya:
Peran Bupati sebagai Pengawas
Dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Bupati Indramayu diharapkan tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini. Rahmatna mendesak pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih ketat. Baginya, kegagalan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah cerminan dari lemahnya tata kelola perusahaan daerah.
Hingga saat ini, pihak Perumdam Tirta Darma Ayu belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Redaksi HaurgeulisMedia.co.id tetap membuka ruang hak jawab bagi jajaran direksi maupun pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang, sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik.
HaurgeulisMedia.co.id – Di sisi lain, polemik penemuan beras bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, kini memasuki babak baru. Setelah menjadi perbincangan hangat, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati secara resmi membawa aspirasi mereka ke tingkat legislatif di DPRD Kabupaten Indramayu.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026) ini dihadiri oleh Komisi I DPRD Indramayu, perwakilan Inspektorat, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Haurgeulis. Audiensi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kasus dugaan penyimpangan bantuan pangan tidak menguap begitu saja.
Tuntutan Penegakan Hukum
Kasus ini bermula dari temuan sekitar satu ton beras di sebuah garasi pribadi milik Kuwu Sukajati. Masyarakat yang tergabung dalam AMUK Sukajati menuntut agar proses pemeriksaan yang saat ini dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya berhenti pada ranah administratif semata.
Koordinator AMUK, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa jika hasil audit investigatif menemukan adanya unsur pelanggaran hukum, maka proses harus berlanjut ke ranah pidana. “Ini menyangkut hak warga miskin. Kami mendesak agar ada langkah tegas, termasuk evaluasi jabatan bagi pihak yang terbukti melanggar,” ujarnya saat audiensi.
Progres Audit Inspektorat
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa audit investigatif oleh Irbansus telah berjalan selama dua pekan. Hasil dari pemeriksaan tersebut rencananya akan dipaparkan di hadapan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Indramayu pada pekan depan.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus. Selain menyoroti persoalan beras, pertemuan di DPRD juga menyinggung status jabatan Ketua BPD Sukajati. Muncul pertanyaan publik mengenai etika dan aturan terkait posisi Ketua BPD yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Kuwu setempat.
Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, S.E., M.M., menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Plt. Kadis PMD untuk segera mengevaluasi kembali persyaratan dan legalitas jabatan tersebut. “Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Endang.
Masyarakat kini menanti hasil audit yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian. Transparansi dalam penanganan kasus ini dianggap sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Haurgeulis.























