Post Assessment 2026: Strategi Polda Jabar Uji Kesiapan Personel
HaurgeulisMedia.co.id – Integritas dan kompetensi personel Polri di wilayah hukum Jawa Barat kini menjadi sorotan utama melalui rangkaian evaluasi mendalam yang digelar Polda Jabar. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan setiap anggota yang menduduki jabatan strategis benar-benar memiliki kualifikasi yang mumpuni sesuai dengan tuntutan zaman.
Pada Kamis (12/11/2026), Polda Jabar menyelenggarakan kegiatan Post Assessment Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Ballroom Hotel Metro Indah Mall, Kota Bandung. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Kombes Pol. Dr. Fadly Samad.
Menakar Kesiapan Personel di Posisi Strategis
Post Assessment bukanlah sekadar kegiatan formalitas atau seremonial belaka. Kegiatan ini merupakan tahapan krusial yang dilakukan setelah personel melewati serangkaian uji kompetensi sebelumnya. Fokus utamanya adalah memetakan potensi sekaligus memastikan kecocokan profil individu dengan tanggung jawab jabatan yang akan diemban.
Kombes Pol. Fadly Samad menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi acuan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan pembinaan karier. Prinsip the right man on the right place atau menempatkan personel yang tepat di posisi yang tepat menjadi target utama agar roda organisasi kepolisian berjalan optimal.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menambahkan bahwa kegiatan ini selaras dengan tema besar tahun ini, yakni mewujudkan personel Polri yang profesional, modern, berintegritas, dan unggul dalam menjaga keamanan wilayah Jawa Barat.
Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
Selain fokus pada pengembangan sumber daya manusia, Polda Jabar juga tengah memperkuat komitmennya dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif Polda Jabar dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat pada Selasa (10/11/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Jabar Command Center tersebut, Polda Jabar memaparkan strategi komunikasi publik serta inovasi pelayanan informasi. Langkah ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa pengelolaan informasi di kepolisian kini dikelompokkan secara sistematis, yakni:
Membangun Kepercayaan Melalui Pelayanan
Keterbukaan informasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust). Di era digital yang serba cepat, masyarakat membutuhkan akses informasi yang akurat, mudah dijangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polda Jabar menyadari bahwa kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian integral dari proses perbaikan institusi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital personel dan peningkatan kualitas konten informasi menjadi prioritas Bidhumas Polda Jabar ke depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kecepatan respons informasi serta memperkuat sinergi dengan media dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hendra.
Melalui kombinasi antara pengembangan kompetensi personel lewat Post Assessment dan penguatan transparansi informasi, Polda Jabar berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Keberhasilan dari seluruh rangkaian kebijakan ini pada akhirnya akan diukur dari seberapa besar rasa aman dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kepolisian dalam menjawab tantangan tugas yang dinamis, sekaligus menjaga marwah institusi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

























