HaurgeulisMedia.co.id – Dinamika pasar modal Indonesia tengah menjadi sorotan tajam di tengah fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada perdagangan Rabu, 21 Oktober 2026, IHSG terpantau mengalami koreksi sebesar 1,19 persen atau turun 63,012 poin ke level 5.215,876 pada pukul 09.35 WIB. Penurunan ini terjadi tepat setelah pasar mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 5,65 persen pada hari sebelumnya.

Kondisi pasar yang bergerak dinamis ini mendorong perhatian serius dari pemerintah. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan sejumlah masukan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas pasar modal tanah air.

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya keberlanjutan reformasi pasar modal. Langkah ini dipandang krusial untuk merespons tantangan global, termasuk usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, sebuah perusahaan penyedia indeks investasi global ternama.

“Mengenai MSCI, kita memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan,” jelas Mari Elka Pangestu kepada awak media. Ia menambahkan bahwa terhadap setiap pelanggaran di pasar modal harus dilakukan tanpa kompromi. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk memberikan kewenangan kepada otoritas dalam bertindak tegas demi menjaga kepercayaan investor.

Di sisi lain, (BEI) bergerak cepat dengan menyiapkan pembenahan mekanisme perhitungan IHSG agar lebih mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa bursa berencana mengecualikan 80 saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration atau HSC) dari perhitungan indeks.

Langkah strategis ini diambil dengan mempertimbangkan bobot saham-saham tersebut yang mencapai sekitar 18 persen terhadap IHSG. Penting untuk dipahami bahwa pengecualian ini tidak berarti saham-saham tersebut dihapus dari bursa atau mengalami delisting. Saham-saham tersebut tetap dapat diperdagangkan seperti biasa oleh investor, namun pergerakan harganya tidak akan lagi memengaruhi perhitungan indeks secara keseluruhan.

Selain penyesuaian indeks, BEI juga tengah mematangkan aturan transparansi bagi emiten. Nantinya, akan ada kewajiban penambahan informasi mengenai status afiliasi atau nonafiliasi dalam publikasi data pemegang saham yang memiliki kepemilikan minimal 1 persen. Meski waktu efektif kebijakan ini belum diputuskan, langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi pasar.

Upaya pembenahan ini menjadi sangat relevan mengingat MSCI saat ini tengah melakukan konsultasi publik terkait usulan perubahan status klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Dalam rilisnya pada 15 Oktober 2026, MSCI menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya:

  • Ketidakjelasan struktur kepemilikan saham pada beberapa emiten.
  • Adanya dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.
  • Kebutuhan akan bukti nyata penegakan aturan yang lebih konsisten dan berdampak bagi pasar.

Investor institusional global pun kini menanti bukti nyata bahwa reformasi yang dijalankan pemerintah dan otoritas bursa benar-benar memberikan dampak berkelanjutan. MSCI membuka ruang masukan hingga 30 April 2027 dan diperkirakan akan memberikan keputusan final paling lambat pada 30 Juni 2027.

MSCI menyatakan akan terus memproses usulan reklasifikasi tersebut, kecuali jika konsultasi yang dilakukan menunjukkan adanya perbaikan material yang signifikan dalam tata kelola serta fungsi pasar modal Indonesia.

Bagi pelaku pasar, langkah-langkah yang diambil oleh DEN dan BEI ini merupakan sinyal positif bahwa otoritas sangat serius dalam merespons tantangan tata kelola. Ke depan, konsistensi dalam implementasi kebijakan akan menjadi kunci utama dalam menjaga posisi Indonesia di mata investor global.