HaurgeulisMedia.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Keputusan ini diambil menyusul munculnya dugaan kasus keracunan yang menimpa 72 siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengonfirmasi penangguhan operasional tersebut pada Sabtu, 4 April 2026, di Jakarta. Selain insiden yang diduga keracunan, BGN juga menemukan bahwa SPPG tersebut belum memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” jelas Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan komitmen BGN untuk menanggung seluruh biaya pengobatan bagi siswa yang terdampak. Saat ini, para siswa tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk mendapatkan penanganan medis yang memadai.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujar Nanik, menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang secara langsung meninjau kondisi para siswa di RSKD Duren Sawit, menyatakan bahwa pembiayaan pasien yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan akan sepenuhnya ditanggung hingga mereka pulih sepenuhnya.
Pramono Anung juga menyoroti kecepatan penanganan yang dilakukan berkat koordinasi erat antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi yang terjadi.
“Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” ungkapnya, menekankan kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Alat Bio Energi Pesawat: Kolaborasi Dosen Polindra dan UI
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan dalam program MBG. Pihak berwenang juga meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka terkait insiden ini.
Pemerintah pusat dan daerah berharap agar seluruh siswa dan guru yang terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Fokus utama adalah pemulihan kesehatan dan kesejahteraan para peserta program.
Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur secara konsisten memprioritaskan kondisi kesehatan para siswa. Upaya maksimal dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan medis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
“Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” tegas Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi, mengenai fokus utama pihaknya.
Pihaknya juga telah menggelar rapat koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan sektor kesehatan dan pihak yang terlibat langsung dalam program MBG, guna mengevaluasi situasi dan merumuskan langkah pencegahan.
Fahmi menegaskan bahwa penyebab pasti dari kejadian ini belum dapat disimpulkan secara definitif sebelum hasil pemeriksaan laboratorium resmi diterbitkan. Analisis ilmiah menjadi kunci untuk memastikan temuan yang akurat.
“Tidak bisa juga kita menyebut ini keracunan kalau datanya belum ada. Yang jelas kami menunggu hasil laboratorium,” pungkasnya, menekankan pentingnya data ilmiah sebelum mengambil kesimpulan.
