HaurgeulisMedia.co.id – Dugaan kasus keracunan yang melibatkan puluhan siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggemparkan Jakarta Timur. Akibat insiden yang merenggut kesehatan 72 siswa ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit.
Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, pada Sabtu, 4 April 2026. Nanik menjelaskan bahwa penghentian operasional ini bukan hanya karena insiden dugaan keracunan, melainkan juga karena ditemukan pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BGN.
Kondisi Dapur yang Tidak Memenuhi Standar
Lebih lanjut, Nanik merinci bahwa SPPG Pondok Kelapa telah di-suspend atau dihentikan sementara untuk waktu yang tidak terbatas. Alasannya, kondisi fisik dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), masih jauh dari standar yang seharusnya. “Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” tegas Nanik.
BGN Bertanggung Jawab Penuh atas Biaya Pengobatan
Baca juga di sini: Satpam BRI Sigap Padamkan Api Minibus di Ajibarang
Menyadari dampak serius dari kejadian ini, BGN menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para siswa yang terdampak. Saat ini, para siswa yang mengalami gejala sakit telah dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujar Nanik dengan nada penuh penyesalan.
Gubernur DKI Jakarta Turun Tangan
Menyikapi situasi yang memprihatinkan ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara langsung meninjau kondisi para siswa di RSKD Duren Sawit. Beliau memastikan bahwa seluruh biaya perawatan pasien yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung sepenuhnya hingga mereka sembuh total.
Pramono Anung juga menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan terkoordinasi. “Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” jelasnya.
Menunggu Hasil Uji Laboratorium
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dari program MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Pihak pemerintah juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat memberikan klarifikasi secara terbuka.
Harapan besar disematkan agar para siswa dan guru yang terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga terus memprioritaskan kesehatan para siswa dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat.
Fokus pada Keselamatan Siswa
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kejadian ini sebagai keracunan sebelum ada hasil resmi dari laboratorium. “Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” kata Fahmi.
Pihaknya juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG. Fahmi menekankan bahwa kesimpulan pasti mengenai penyebab kejadian baru dapat ditarik setelah hasil pemeriksaan laboratorium resmi diterbitkan.
“Tidak bisa juga kita menyebut ini keracunan kalau datanya belum ada. Yang mengetahui hasilnya hanya laboratorium, jadi kita tunggu saja,” tutup Fahmi.
