HaurgeulisMedia.co.id – Sorotan tajam kini tertuju pada tata kelola pasar tradisional di wilayah Indramayu, khususnya terkait transparansi pengelolaan Pasar Jatibarang yang memicu Polemik publik. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap penarikan retribusi yang dinilai belum memberikan dampak optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi ini mencuat setelah adanya desakan kuat dari elemen masyarakat yang menuntut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan audit transparan. Pengelolaan retribusi pasar yang terkesan tertutup memunculkan spekulasi mengenai potensi kebocoran anggaran yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Dinamika Pengelolaan Pasar Jatibarang
Pasar Jatibarang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perputaran ekonomi terbesar di Kabupaten Indramayu. Dengan volume transaksi yang tinggi setiap harinya, pasar ini memiliki potensi besar dalam menyumbang kontribusi bagi anggaran daerah melalui sektor retribusi jasa usaha.
Namun, potensi ekonomi yang besar tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan transparansi yang mengemuka. Kritik yang dilayangkan kepada instansi terkait tidak lepas dari adanya anggapan bahwa sistem penarikan retribusi yang diterapkan saat ini masih bersifat konvensional dan rentan terhadap manipulasi di lapangan.
“Transparansi adalah kunci dari kepercayaan publik. Jika pengelolaan retribusi tidak dibarengi dengan sistem yang akuntabel, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut bermuara,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik yang menyoroti isu tersebut.
Tuntutan Audit dan Evaluasi
Merespons kegelisahan masyarakat, desakan agar Diskopdagin Indramayu membuka data pengelolaan pasar semakin nyaring. Publik menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemungutan retribusi yang selama ini berjalan. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh pedagang benar-benar masuk ke kas negara dan bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus evaluasi masyarakat meliputi:
- Transparansi jumlah pedagang aktif yang menjadi objek retribusi.
- Kejelasan alur penyetoran retribusi dari petugas lapangan hingga ke kas daerah.
- Efektivitas penggunaan dana retribusi untuk perbaikan fasilitas pasar yang sering dikeluhkan pedagang.
- Sistem pengawasan internal yang dilakukan Diskopdagin terhadap petugas pemungut di lapangan.
Peran Diskopdagin sebagai Regulator
Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar, Diskopdagin Indramayu berada di bawah tekanan untuk memberikan klarifikasi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang merinci secara detail bagaimana prosedur pemungutan retribusi di Pasar Jatibarang dikelola secara sistematis.
Ketiadaan informasi yang komprehensif dari pihak berwenang sering kali memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance, keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah
Polemik mengenai retribusi pasar ini sebenarnya merupakan cerminan dari tantangan digitalisasi di sektor pelayanan publik. Upaya pemerintah daerah untuk memodernisasi sistem penarikan retribusi melalui metode non-tunai atau sistem daring sering kali terbentur oleh kendala teknis maupun resistensi di lapangan.
Jika Diskopdagin Indramayu mampu membuktikan bahwa pengelolaan retribusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar akan meningkat. Sebaliknya, jika tuntutan publik ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin isu ini akan berkembang menjadi bola liar yang dapat mengganggu stabilitas tata kelola pasar di masa depan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Diskopdagin, untuk melakukan audit internal dan memberikan penjelasan yang jujur terkait pengelolaan Pasar Jatibarang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan aset daerah.
Tentu, diharapkan agar proses ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari menunggu hasil evaluasi resmi dari pihak berwenang. Fokus utama tetap pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pedagang sekaligus memastikan kontribusi pasar bagi pembangunan daerah tetap terjaga dengan maksimal.
