HaurgeulisMedia.co.id – Polemik terkait klarifikasi pengelolaan pajak di Kabupaten Indramayu kembali memanas, kali ini disoroti tajam oleh Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Indramayu, Hj. Sri Mulyati.
Sorotan ini muncul setelah adanya tanggapan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indramayu yang dinilai oleh IWOI sebagai klarifikasi yang tidak resmi dan kurang memuaskan.
Sri Mulyati mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons Bapenda yang menurutnya sangat minim penjelasan dan terkesan asal-asalan, bahkan disamakan dengan jawaban seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pihaknya merasa bahwa klarifikasi yang diberikan oleh Bapenda tidak menjawab inti permasalahan yang sebenarnya, melainkan hanya bersifat permukaan.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi IWOI Indramayu, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Hj. Sri Mulyati, klarifikasi yang diberikan oleh Bapenda terkesan tidak memiliki dasar yang kuat dan kurang mendalam.
Ia membandingkan gaya penjelasan tersebut dengan jawaban seorang siswa SMP yang belum sepenuhnya memahami materi yang dibahas.
Ini menunjukkan adanya dugaan bahwa Bapenda belum memberikan penjelasan yang memadai atau mungkin belum siap untuk memberikan klarifikasi yang sesungguhnya.
Ketua IWOI Indramayu ini menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan pajak daerah.
Informasi yang minim dan terkesan tidak resmi dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sri Mulyati menambahkan bahwa sebagai badan yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah, Bapenda seharusnya memberikan penjelasan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanggapan yang terburu-buru dan dangkal ini justru dapat menimbulkan pertanyaan baru dan memperpanjang polemik yang ada.
IWOI Indramayu mendesak Bapenda untuk memberikan klarifikasi yang lebih serius dan resmi terkait pengelolaan pajak di Kabupaten Indramayu.
Mereka menuntut adanya penjelasan yang detail, berbasis data, dan dapat diakses oleh publik.
Tujuan utama dari desakan ini adalah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sri Mulyati menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama terkait isu-isu krusial seperti pendapatan daerah.
Klarifikasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami bagaimana pajak mereka dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah.
Tanpa penjelasan yang memadai, kekhawatiran dan keraguan publik akan terus menghantui.
Pihak IWOI Indramayu juga menyayangkan sikap Bapenda yang terkesan defensif atau enggan memberikan keterangan yang sesungguhnya.
Mereka berharap agar Bapenda dapat lebih terbuka dan proaktif dalam memberikan informasi kepada publik.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan pajak daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sri Mulyati menggarisbawahi bahwa tugas wartawan adalah untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada publik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Oleh karena itu, IWOI Indramayu akan terus mendorong agar Bapenda memberikan klarifikasi yang memadai dan bertanggung jawab.
Mereka siap untuk memfasilitasi dialog antara Bapenda dan masyarakat jika diperlukan, demi tercapainya transparansi yang sesungguhnya.
Ketua IWOI Indramayu ini juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Dengan adanya sorotan dari IWOI Indramayu, diharapkan Bapenda dapat segera merespons dengan memberikan klarifikasi yang lebih memadai dan resmi.
Polemik ini sejatinya merupakan momentum bagi Bapenda untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
