HaurgeulisMedia.co.id – Kelangkaan gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali melanda Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menimbulkan keresahan mendalam di kalangan warga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Situasi ini terpantau di berbagai wilayah, termasuk di Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, di mana warga kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar vital tersebut.
Fenomena kelangkaan LPG 3 kg bukanlah hal baru di Indramayu. Kenaikan harga yang signifikan dan antrean panjang di pangkalan resmi menjadi pemandangan yang kerap terjadi, menciptakan beban tambahan bagi rumah tangga dan pengusaha kecil yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.
Salah seorang warga Desa Gabuswetan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepanikannya. “Sudah beberapa hari ini gas 3 kg susah dicari. Di warung-warung kecil sudah tidak ada, mau ke pangkalan jauh dan antreannya panjang sekali. Kalaupun dapat, harganya sudah lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET),” tuturnya prihatin.
Kondisi serupa dirasakan oleh para pelaku UMKM di Indramayu. Ibu Sri, pemilik warung makan kecil di Kecamatan Pasekan, mengaku terpaksa menaikkan harga jual makanannya akibat mahalnya harga LPG di pasaran gelap. “Modal kami jadi membengkak. Kalau begini terus, pelanggan bisa lari. Kami ini UMKM, sangat terdampak jika kebutuhan pokok seperti gas saja sulit didapat dengan harga wajar,” keluhnya.
Pemerintah telah menetapkan HET untuk LPG 3 kg sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Namun, di lapangan, harga jual LPG bersubsidi ini seringkali melampaui HET yang ditetapkan, terlebih saat terjadi kelangkaan.
Beberapa warga menduga, kelangkaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari peningkatan konsumsi yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai, hingga kemungkinan adanya penyelewengan distribusi. “Kami berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan. Perlu ada pengawasan ketat agar LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan malah diperjualbelikan kembali dengan harga tinggi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Indramayu.
Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) terus berupaya memastikan ketersediaan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kendala di lapangan seperti distribusi hingga praktik penimbunan dan pelanggaran HET seringkali menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas terkait diharapkan dapat segera melakukan investigasi mendalam mengenai penyebab kelangkaan LPG 3 kg ini. Tindakan tegas perlu diambil terhadap oknum atau pihak yang terbukti melakukan penyelewengan distribusi atau menjual LPG bersubsidi di atas HET.
Ketersediaan LPG 3 kg yang terjangkau dan tepat sasaran merupakan elemen krusial bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga dan UMKM di Indramayu. Tanpa pasokan yang stabil dan harga yang wajar, roda perekonomian masyarakat kecil akan semakin terhambat.
Diharapkan pula, masyarakat dapat berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyelewengan atau praktik ilegal terkait distribusi LPG bersubsidi kepada pihak berwenang. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah kelangkaan ini.
