HaurgeulisMedia.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk meninjau kembali kebijakan Work From Home (WFH) yang diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan tersebut dinilai berpotensi kurang efektif dalam mencapai tujuan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kebijakan ini dianggap belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan yang tengah dibahas di tingkat nasional.
Yordan berpendapat, jika sasaran utama kebijakan ini adalah efisiensi BBM, maka seharusnya pemilihan hari pelaksanaan WFH mempertimbangkan hari-hari dengan tingkat mobilitas tertinggi. Ia mencontohkan, hari-hari seperti awal atau akhir pekan kerja justru berpotensi menimbulkan kemacetan yang lebih besar, yang pada akhirnya memicu konsumsi BBM yang lebih tinggi.
“Jika tujuannya efisiensi BBM, maka seharusnya mempertimbangkan hari dengan tingkat mobilitas tertinggi, seperti awal atau akhir pekan kerja. Kemacetan yang memicu konsumsi BBM lebih besar justru terjadi pada Senin atau Jumat,” ungkapnya di Surabaya pada Kamis, 26 Maret 2026.
Meskipun mengapresiasi upaya penghematan energi melalui penerapan WFH, Yordan menekankan pentingnya dasar data mobilitas masyarakat dalam menentukan hari pelaksanaan. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan kebijakan.
Lebih lanjut, Yordan menyoroti potensi gangguan terhadap ritme kerja birokrasi akibat penerapan WFH di tengah pekan. Pola kerja yang terputus-putus ini dinilai dapat menghambat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, yang merupakan elemen krusial dalam jalannya pemerintahan.
“Alur kerja menjadi tidak berkesinambungan. Koordinasi yang seharusnya selesai dalam satu rangkaian hari kerja bisa tertunda atau harus diulang,” jelasnya, menggarisbawahi potensi inefisiensi yang ditimbulkan.
Isu lain yang diangkat adalah kemungkinan ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan dalam aturan WFH ini dikhawatirkan dapat mempersulit pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kehadiran ASN secara bersamaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
Di sisi lain, Yordan juga mengingatkan adanya dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi di sekitar area perkantoran. Usaha mikro, sektor transportasi, serta berbagai layanan pendukung yang bergantung pada keberadaan ASN di perkantoran berpotensi mengalami penurunan aktivitas ekonomi.
Menurut pandangannya, alasan untuk menghindari potensi libur panjang seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan WFH. Ia berargumen bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN tetap dapat dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelacakan berbasis lokasi.
Oleh karena itu, DPRD Jawa Timur secara tegas mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH yang berlaku. Evaluasi ini diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai faktor krusial, termasuk data mobilitas masyarakat, konsumsi energi, serta keselarasan kebijakan dengan arahan di tingkat nasional.
Baca juga: vivo V70 Unggul dalam Kemewahan, V70 FE Tetap Tawarkan Nilai Menarik
“Kami tidak menolak WFH, tetapi pelaksanaannya harus tepat agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif,” pungkas Yordan, menegaskan bahwa aspirasi fraksinya adalah perbaikan kebijakan agar lebih efektif dan efisien.
