Bencana banjir skala besar yang menerjang banyak provinsi di Pulau Sumatera sering dipersepsikan secara keliru. Narasi umum yang cepat menyebar menyalahkan fenomena “hujan langka” atau “siklon tropis yang tak pernah terjadi sebelumnya”. Fenomena tersebut memang nyata, tetapi hanya bertindak sebagai pemicu akhir. Akar masalahnya jauh lebih panjang: kerusakan ekologi akibat pola pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan alam.
Dalam beberapa hari terakhir, siklon Senyar dan Koto tercatat berkembang di Selat Malaka wilayah yang selama puluhan tahun dianggap tidak mungkin mengalami pembentukan siklon karena berada dekat garis khatulistiwa. Peristiwa ini menunjukkan realitas perubahan iklim. Tetapi perubahan iklim saja tidak cukup untuk menciptakan banjir bandang yang menghanyutkan desa dan meremukkan peradaban. Kondisi alam yang sudah rapuh akibat eksploitasi tata guna lahan adalah faktor yang melipatgandakan kehancuran saat hujan ekstrem turun.
Hutan yang Sirna, Bukit yang Terkikis, Sungai yang Menyempit
Sumatera telah lama masuk dalam radar ekspansi industri berbasis ekstraksi sumber daya. Perkebunan sawit tumbuh dengan laju sangat cepat, hingga merambah kawasan penyangga hulu sungai. Di sisi lain, sektor pertambangan emas, nikel, dan batu bara menembus wilayah lereng perbukitan yang seharusnya menjadi zona lindung. Penebangan hutan skala komersial, baik ilegal maupun yang berizin, berlangsung bertahun-tahun, sering berlindung di balik jargon “penguatan ekonomi lokal dan nasional”.
Perubahan tutupan lahan ini berdampak langsung pada kemampuan ekologis dalam menyerap dan menahan air. Tanaman sawit memiliki karakter akar serabut yang tidak cukup kuat untuk menahan erosi tanah sedalam hutan hujan tropis asli. Aktivitas galian tambang di lereng bukit menciptakan area terbuka yang labil, rawan longsor, dan mudah mengirimkan material batu-lumpur ke badan sungai saat hujan besar. Sedimentasi yang terus menumpuk setiap musim mempersempit sungai, menghilangkan kedalaman aliran, dan memutus fungsi resapan alami.
Akibatnya, ketika hujan deras terjadi, air tidak lagi tersimpan di tanah, tidak lagi tertahan akar hutan, tidak lagi terfasilitasi bantaran sungai yang ideal. Sebaliknya, air meluncur sekaligus dalam volume besar, membawa batu dan lumpur layaknya gelombang kehancuran yang tidak bisa diprediksi oleh warga di hilir.
Paradoks Kerentanan: Mengapa Warga yang Selalu Disalahkan?
Masyarakat di desa-desa dekat konsesi sawit dan tambang sering menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus tertuduh sebagai penyebab kerusakan. Memang ada aktivitas tambang rakyat dan pembukaan ladang skala kecil yang berkontribusi pada degradasi lingkungan. Namun, menutup mata dari peran industri besar yang mengubah peta tutupan hutan secara sistematis adalah kekeliruan berpikir yang berbahaya.
Struktur ruang kelola hutan sudah lebih dulu terkapling oleh konsesi industri. Lapangan pekerjaan formal sangat terbatas, akses pendidikan tentang mitigasi bencana belum merata, sementara tekanan ekonomi semakin mendesak. Dalam kondisi tersebut, warga seperti digiring masuk pada dua pilihan: rusak oleh kebijakan, atau bertahan hidup dengan praktik yang secara perlahan turut merusak alam. Pertanyaan sesungguhnya bukan “mengapa warga tidak menjaga alam?”, tetapi “mengapa negara tidak menyiapkan model ekonomi yang memberi opsi selain eksploitasi?”
Respons Dingin dari Pusat, Beda Dengan Saat Ibu Kota Banjir
Ada kritik yang tak terelakkan ketika bicara soal kecepatan respons pemerintah pusat. Ketika banjir besar terjadi di Jakarta, perhatian media hampir menjadi tontonan politik nasional. Tetapi ketika banjir bandang memporak-porandakan Sumatera, intensitasnya jauh meredup. Hal ini bukan sekadar persoalan teknis mitigasi, tetapi tentang politik prioritas dan persepsi wilayah.
Pulau Sumatera masih sering dilihat sebagai gudang komoditas nasional sawit untuk ekspor, mineral untuk hilirisasi, batu bara untuk energi. Ketika banjir merusak rumah warga, itu diposisikan sebagai tragedi kemanusiaan lokal. Tetapi ketika banjir mengganggu akses logistik kawasan industri, itu dikategorikan ancaman ekonomi nasional. Di sinilah terlihat standar empati dan respons yang timpang.
Indonesia Emas 2045 dan Masa Depan yang Tergerus
Wacana pembangunan besar, visi Indonesia 2045, hilirisasi, hingga state capitalism yang digagas pemerintah saat ini tidak sepenuhnya menawarkan pembaruan logika ekologi. Fondasi pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama, dan pemulihan ekologi ditempatkan sebagai agenda susulan.
Padahal, tidak ada bangsa yang bisa menjadi emas di atas tanah yang terus longsor dan tenggelam. Tanpa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sehat, tanpa hutan yang kembali berfungsi sebagai spons alami, dan tanpa kebijakan ruang hidup yang memberi perlindungan sekaligus alternatif ekonomi bagi rakyat, banjir Sumatera akan terus menjadi kalender tahunan yang semakin mematikan.
Solusi yang Bisa Dilakukan Sekarang
Beberapa langkah realistis untuk memutus pengulangan bencana:
-
Moratorium izin tambang dan ekspansi sawit di kawasan hulu sungai dan zona DAS kritis.
-
Restorasi hutan berbasis ekosistem, bukan sekadar reboisasi monokultur. Penanaman kembali harus menggunakan spesies lokal yang mempunyai akar kuat dan kapasitas penahan air besar.
-
Pengerukan dan pelebaran sungai hanya boleh bersifat rehabilitatif, bukan alibi komersial.
-
Penciptaan model ekonomi desa berbasis kehutanan sosial, agroforestri, dan ekonomi non-ekstraktif agar masyarakat memiliki opsi pendapatan ramah lingkungan.
-
Sistem peringatan dini dan edukasi mitigasi bencana harus menjangkau seluruh kabupaten terdampak, bukan hanya kota besar.
Banjir besar di Sumatera adalah surat terbuka dari alam: bahwa yang kita sebut “bencana alam” sebenarnya adalah “bencana tata kelola”. Kita tak kekurangan data ilmiah, tak kekurangan suara masyarakat adat, tak kekurangan seruan aktivis. Yang selama ini hilang adalah keberanian memulai perubahan dari kebijakan inti.
Sumatera sudah memberi pelajaran terkerasnya. Sekarang, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang apa penyebabnya, tetapi apakah kita siap memperbaikinya sebelum bencana menjadi kondisi yang dianggap normal.
