HaurgeulisMedia.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) terus berupaya keras untuk memastikan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dua program utama, yaitu Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program-program ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Tujuannya adalah agar setiap warga negara dapat menikmati akses energi listrik yang memadai dan berkualitas.
Dalam sebuah acara penyalaan simbolis listrik bagi salah satu penerima manfaat Program BPBL 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 19 Juni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pandangannya. Beliau menegaskan bahwa listrik bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan betapa pentingnya pemerataan akses energi ini. Hal ini merupakan fondasi krusial dalam membangun sebuah negara yang inklusif dan berkelanjutan. Akses listrik yang merata akan membuka pintu bagi kemajuan di berbagai sektor kehidupan.
“Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam cepat. Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Jadi saya pikir ini (listrik) salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan,” ujar Bahlil, menggarisbawahi peran vital listrik dalam era digitalisasi dan pendidikan.
Pemerintah secara konsisten memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kategori prasejahtera juga dapat merasakan manfaat dari ketersediaan listrik. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui Program BPBL. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan Program BPBL dapat menjangkau sebanyak 225.000 rumah tangga di seluruh penjuru Indonesia. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, targetnya adalah 24.000 rumah tangga.
Sebelumnya, sepanjang tahun 2025, Program BPBL telah berhasil menjangkau 220.845 rumah tangga di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19.161 rumah tangga berada di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan progres yang signifikan dalam perluasan akses listrik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Bahlil juga melakukan peninjauan terhadap realisasi Program Lisdes tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa percepatan pemerataan akses listrik ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dapat merasakan dampak positif dari pembangunan secara merata.
“Memang saudara-saudara kita yang belum dapat listrik itu adalah selalu jauh dengan akses gardu induk. Jadi secara bisnis oleh PLN nggak masuk, maka pemerintah harus hadir. Karena arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk negara hadir dalam memberikan listrik,” jelas Bahlil, menekankan peran negara dalam mengatasi tantangan geografis dan ekonomi dalam penyediaan listrik.
Sebagai langkah konkret untuk menindaklanjuti arahan presiden, pemerintah terus berupaya memperluas infrastruktur kelistrikan melalui Program Lisdes. Sepanjang tahun 2025, Program Lisdes telah berhasil direalisasikan di 1.403 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 113 lokasi berada di Provinsi Jawa Tengah.
Upaya perluasan ini akan terus berlanjut pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.520 lokasi secara nasional, dengan 16 lokasi di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, turut menegaskan komitmen dan kesiapan PLN. Perusahaan siap mendukung penuh agenda pemerataan akses listrik hingga ke wilayah 3T, sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian ESDM.
Sepanjang tahun 2025, PLN telah bekerja keras membangun infrastruktur kelistrikan. Ini mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 3.662,68 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan kapasitas total 105.280 kilovolt ampere (kVA). Semua ini dilakukan demi merealisasikan Program Lisdes di 1.403 lokasi yang telah ditargetkan.
“PLN siap menjalankan amanah pemerintah untuk menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat menikmati listrik sekaligus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional,” jelas Darmawan, menegaskan peran PLN sebagai ujung tombak penyediaan listrik.
Pemerataan akses listrik ini juga diperkuat secara signifikan melalui Program BPBL yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM. Program ini menjadi solusi krusial bagi masyarakat prasejahtera yang mungkin belum mampu secara finansial untuk melakukan pemasangan listrik baru, meskipun jaringan listrik sudah tersedia di wilayah mereka.
“Program BPBL ini membantu menjembatani masyarakat yang sudah berada di wilayah berlistrik namun belum mampu melakukan penyambungan. Dengan hadirnya listrik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga,” tambah Darmawan, menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari program ini.
Salah satu penerima manfaat dari Program Lisdes dan BPBL, Markamah (58), mengungkapkan rasa syukurnya atas dampak positif yang dirasakannya. Perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai penganyam bambu ini kini dapat bekerja lebih lama, bahkan hingga malam hari. Hal ini berujung pada peningkatan produktivitas dan optimalisasi aktivitas usahanya.
”Alhamdulilah sudah punya (listrik) sendiri. Makasih sama bapak Menteri, yang telah membantu saya. Jadi saya sangat senang sekali, sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga saya. Kalau malem-malem saya bisa jadi lembur bikin besek ini,” pungkas Markamah dengan penuh haru, menggambarkan betapa besar manfaat kehadiran listrik bagi kehidupan sehari-harinya.
