HaurgeulisMedia.co.id – Gelombang kritik tajam kini tengah menerpa wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di lingkungan sekolah negeri. Ono Surono, selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, secara terbuka menyatakan penolakan kerasnya terhadap gagasan tersebut, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental rakyat yang tidak boleh dikomersialisasikan.
Dalam pandangannya, pendidikan merupakan instrumen utama negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat melalui mekanisme SPP bukanlah solusi yang bijak, melainkan langkah mundur dalam upaya pemerataan akses pendidikan.
Pendidikan Sebagai Hak Mutlak, Bukan Komoditas
Ono Surono menyoroti bahwa narasi pendidikan gratis bukan sekadar janji politik, melainkan mandat konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara. Ia mengingatkan bahwa setiap anak di Jawa Barat memiliki hak yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu tanpa harus terhalang oleh kendala finansial.
Menurut Ono, jika sekolah negeri kembali menerapkan SPP, maka akan terjadi segregasi sosial di mana pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan baru dan memicu angka putus sekolah di kalangan keluarga prasejahtera.
Ia menegaskan bahwa sekolah seharusnya tidak dijadikan ladang untuk mencari keuntungan (cuan) atau menambal kekurangan anggaran melalui pungutan kepada orang tua murid. Kebijakan semacam itu dianggap mencederai semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kritik Terhadap Manajemen Anggaran Pendidikan
Lebih lanjut, Ono Surono mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran pendidikan. Alih-alih membebankan biaya kepada orang tua siswa, ia menyarankan agar pemerintah melakukan audit mendalam terhadap alokasi dana pendidikan yang sudah ada.
Penting untuk dipahami bahwa anggaran pendidikan di Jawa Barat sebenarnya memiliki porsi yang cukup besar. Ono menduga terdapat inefisiensi dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga muncul wacana untuk menghidupkan kembali SPP sebagai jalan pintas untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah.
Ia menekankan beberapa poin krusial terkait pengelolaan dana pendidikan:
- Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ditingkatkan secara berkala.
- Prioritas anggaran harus difokuskan pada peningkatan kualitas pengajar dan fasilitas pendukung, bukan pada pungutan tambahan.
- Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan lain di luar pungutan kepada orang tua murid.
Menjaga Kualitas Tanpa Membebani Rakyat
Dalam diskusinya, Ono Surono tidak menampik bahwa sekolah memang membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit untuk menjaga kualitas pembelajaran. Namun, ia bersikeras bahwa tanggung jawab pemenuhan dana tersebut sepenuhnya berada di pundak pemerintah, bukan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa banyak negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan gratis yang didukung oleh manajemen anggaran yang bersih justru mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif di kancah global. Tantangan bagi Jawa Barat saat ini adalah memperbaiki sistem tata kelola, bukan justru menarik pungutan yang memberatkan rakyat.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika sejak dini kita sudah membebani rakyat dengan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung negara, maka kita sedang mematikan potensi masa depan generasi muda kita sendiri.
Respon Publik dan Harapan ke Depan
Pernyataan tegas dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para orang tua siswa. Banyak yang khawatir bahwa jika wacana SPP ini terealisasi, beban ekonomi keluarga akan semakin berat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ono Surono berjanji akan terus mengawal isu ini di legislatif agar tidak ada kebijakan yang merugikan hak-hak rakyat. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawasi setiap kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Ke depannya, diharapkan ada dialog yang lebih konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mencari solusi pendanaan sekolah yang tidak bersumber dari pungutan siswa. Pendidikan gratis harus tetap menjadi prioritas utama demi menjamin masa depan Jawa Barat yang lebih cerah dan berkeadilan.
