HaurgeulisMedia.co.id – Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyambut hangat kunjungan kerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Pendopo Indramayu, Selasa (25/6/2024). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membahas secara mendalam isu strategis terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah di wilayah Kabupaten Indramayu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nina Agustina memaparkan berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjaga ketahanan pangan serta kelestarian lahan pertanian produktif. Ia menekankan komitmennya untuk melindungi lahan sawah dari konversi yang tidak terkendali, yang dapat mengancam ketersediaan pangan daerah.
Stranas PK, yang memiliki mandat untuk mendorong pencegahan korupsi secara nasional, melihat isu alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu area rentan yang memerlukan perhatian serius. Pengendalian alih fungsi lahan sawah tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga mencakup aspek tata ruang, lingkungan, dan potensi praktik korupsi dalam perizinan.
Diskusi yang berlangsung intensif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang ada, implementasi di lapangan, hingga tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terkait perlindungan lahan sawah. Bupati Nina mempresentasikan data dan kondisi terkini mengenai luasan lahan sawah di Indramayu serta tren alih fungsinya.
Beliau juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Stranas PK terhadap isu krusial ini. “Kami menyambut baik kunjungan Stranas PK. Ini adalah kesempatan berharga untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terbaik dalam menjaga lahan sawah kita. Indramayu adalah salah satu lumbung padi nasional, sehingga perlindungan lahan sawah adalah prioritas utama kami,” ujar Bupati Nina.
Tim Stranas PK, yang diwakili oleh para perwakilan dari lembaga terkait, memberikan pandangan dan masukan konstruktif. Mereka menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antarinstansi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik ilegal dalam alih fungsi lahan.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah bagaimana memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan terkait pemanfaatan lahan telah melalui kajian mendalam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang mungkin terjadi.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas mengenai pentingnya pemberdayaan petani dan masyarakat di sekitar lahan sawah. Dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya lahan sawah dan memberikan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lahan pertanian.
Bupati Nina Agustina juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan efektivitas program-program yang berkaitan dengan pertanian. Mulai dari pemberian bantuan bibit unggul, pupuk, hingga pengembangan teknologi pertanian modern, semuanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga lahan sawah agar tetap produktif.
Strategi pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Stranas PK mencakup perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan partisipasi publik. Dalam konteks alih fungsi lahan sawah, hal ini berarti memastikan bahwa seluruh proses perizinan dan pengawasan berjalan transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.
Kunjungan Stranas PK ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memperkuat komitmennya terhadap pengendalian alih fungsi lahan sawah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pencegahan korupsi nasional ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih baik dan mencegah kerugian negara akibat praktik yang tidak sesuai aturan.
Di akhir pertemuan, Bupati Nina Agustina kembali menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Stranas PK dan seluruh pihak terkait. Ia berharap, melalui kerja sama yang solid, Kabupaten Indramayu dapat terus mempertahankan statusnya sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sambil terus berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil pasca pertemuan ini diharapkan dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap regulasi yang ada, penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sektor terkait, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lahan sawah.
Kabupaten Indramayu, dengan luas lahan pertanian yang signifikan, memang menghadapi tantangan tersendiri dalam mengendalikan laju pembangunan yang terkadang mengorbankan lahan produktif. Oleh karena itu, peran serta aktif dari semua elemen masyarakat menjadi sangat krusial dalam upaya pelestarian lahan sawah demi masa depan ketahanan pangan bangsa.
