HaurgeulisMedia.co.id – Pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Dasim, baru-baru ini telah memicu perhatian luas dan memperkuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program Irigasi Pompanisasi (IRPOM) di Kecamatan Terisi.
Program IRPOM sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan air irigasi yang lebih memadai, khususnya di wilayah yang kerap mengalami kekeringan atau keterbatasan pasokan air.
Namun, di balik tujuan mulia program ini, muncul laporan-laporan yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana. Dugaan pungli ini menjadi semakin menguat seiring dengan adanya testimoni dari sejumlah petani yang mengaku dimintai sejumlah uang dalam proses pencairan bantuan program.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa praktik pungli ini diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan panitia atau pihak terkait dalam pelaksanaan program IRPOM di tingkat kecamatan.
Dasim, selaku Ketua KTNA Kabupaten Indramayu, dalam pernyataannya secara tegas menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya isu-isu negatif terkait program yang seharusnya membawa manfaat bagi para petani.
“Kami mendengar keluhan dari beberapa petani di Terisi. Mereka mengaku dimintai uang untuk pencairan program IRPOM. Ini tentu sangat disayangkan karena program ini sejatinya diperuntukkan untuk membantu petani, bukan malah memberatkan,” ujar Dasim.
Lebih lanjut, Dasim menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan para petani, besaran pungutan yang dikenakan bervariasi, namun jumlahnya dianggap memberatkan bagi sebagian petani yang notabene memiliki keterbatasan ekonomi.
Pihak KTNA Kabupaten Indramayu sendiri mengaku telah menerima laporan dan keluhan langsung dari para petani yang terdampak. Hal ini mendorong mereka untuk segera menindaklanjuti dan mencari kejelasan lebih lanjut mengenai dugaan pungli tersebut.
Program Irigasi Pompanisasi (IRPOM) sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan pompa air, diharapkan lahan pertanian yang tadinya bergantung pada curah hujan atau sumber air yang terbatas dapat teraliri air secara optimal, sehingga memungkinkan petani untuk melakukan tanam lebih dari satu kali dalam setahun.
Di wilayah seperti Kecamatan Terisi, Indramayu, yang memiliki potensi pertanian namun seringkali dihadapkan pada tantangan pasokan air, program IRPOM menjadi sangat krusial. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Munculnya dugaan pungli ini tentu saja mencederai niat baik pemerintah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan petani terhadap program-program bantuan yang diberikan.
Dasim menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan para petani untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. “Kami akan terus menggali informasi dan jika memang terbukti ada praktik pungli, kami akan mendorong agar pihak berwenang segera melakukan investigasi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh petani yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya praktik pungli dalam program IRPOM untuk tidak ragu melaporkan. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi KTNA untuk melakukan advokasi lebih lanjut.
Dugaan pungli dalam program bantuan pemerintah bukanlah hal baru, namun setiap kasus yang muncul harus ditindaklanjuti secara serius untuk memberikan efek jera dan memastikan program-program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan semestinya.
Diharapkan dengan adanya sorotan dari Ketua KTNA dan laporan dari para petani, pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dapat segera melakukan evaluasi dan investigasi mendalam terhadap pelaksanaan program IRPOM di Kecamatan Terisi.
Tindakan tegas perlu diambil jika terbukti ada oknum yang melakukan pungli. Hal ini penting demi menjaga marwah program bantuan pemerintah dan mengembalikan kepercayaan para petani yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia.
Lebih lanjut, transparansi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan seperti dugaan pungli ini.
Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap oknum pelaksana program di lapangan. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai mekanisme program dan larangan pungli juga perlu digencarkan.
KTNA sebagai organisasi yang mewakili kepentingan petani memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program-program pertanian. Dukungan dan advokasi dari KTNA sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak petani terpenuhi.
Kasus dugaan pungli di Terisi ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ke depannya, diharapkan agar pelaksanaan program IRPOM dan program sejenis lainnya dapat berjalan lebih baik, bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi kesejahteraan para petani Indonesia.
