Dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik. Kasus pemerasan SMPN 1 Gabuswetan yang melibatkan oknum siswa sebagai pelaku dugaan tindakan kriminal, kini memasuki babak baru yang penuh dinamika. Meski pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memberikan sanksi berupa pembinaan atau pengembalian pola asuh kepada orang tua, gelombang kekecewaan dari masyarakat justru semakin membesar.
Publik menilai bahwa langkah yang diambil oleh institusi pendidikan tersebut terlalu lunak untuk sebuah tindakan yang mengarah pada premanisme di lingkungan sekolah. Harapan masyarakat cukup jelas: adanya tindakan tegas berupa skorsing untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus menjadi peringatan keras agar kejadian serupa tidak diduplikasi oleh siswa lainnya.
Lantas, bagaimana pandangan pemerintah setempat mengenai hal ini? Camat Gabuswetan, Suminta S.Sos., akhirnya memberikan respons mendalam terkait situasi yang meresahkan ini.
Respons Camat Gabuswetan: Antara Penyesalan dan Solusi
Sebagai pembina utama di wilayah Kecamatan Gabuswetan, Suminta S.Sos. tidak menampik adanya kekhawatiran mendalam terkait insiden ini. Saat ditemui di ruang kerjanya, ia menyampaikan pandangannya mengenai dugaan premanisme yang mencoreng citra pendidikan di wilayahnya.
Menurut Suminta, kejadian seperti ini sangat disayangkan bisa terjadi di dalam institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak didik. Ia menekankan bahwa pihak sekolah memegang peranan vital dan harus bekerja ekstra keras dalam mengawasi dinamika interaksi antar siswa.
“Kalau ada kejadian seperti ini (dugaan premanisme), saya sangat menyayangkan sekali,” ungkap Suminta saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (30/12/2025).
Namun, dalam tahap awal, Suminta juga menyoroti pentingnya penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau musyawarah. Ia berpendapat bahwa jika kedua belah pihak korban dan pelaku beserta wali murid sudah dipertemukan dan mencapai kesepakatan, maka masalah tersebut bisa dianggap selesai secara interpersonal.
“Bila kedua belah pihak bisa disampaikan, saya anggap tidak ada masalah. Tapi kepada pihak sekolah kemudian harus memberikan pengawasan yang lebih, terutama pada anak-anak tersebut. Sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali,” tambahnya.
Dasar pemikiran ini bertumpu pada hasil mufakat. Jika orang tua korban sudah menerima penyelesaian, maka tugas sekolah selanjutnya adalah memperketat pengawasan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
Wacana “Shock Therapy”: Sanksi Harus Lebih dari Sekadar Teguran
Isu yang berkembang dalam kasus pemerasan SMPN 1 Gabuswetan ini bukan hanya soal perdamaian antar pihak, melainkan bagaimana mencegah kultur premanisme mengakar di sekolah. Ketika disinggung mengenai perbandingan dengan kasus serupa yang pelakunya berbeda, narasi Suminta mulai bergeser ke arah perlunya ketegasan.
Mantan Camat Krangkeng ini menyadari bahwa sanksi yang bersifat administratif atau teguran lisan seringkali tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku menyimpang yang sudah mengarah pada kriminalitas. Ia secara terbuka membuka opsi bahwa sekolah perlu mengkaji ulang bentuk hukuman yang diberikan.
Berikut adalah poin penting dari pandangan Camat terkait sanksi tegas:
-
Efek Jera (Deterrent Effect): Sanksi harus membuat pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya.
-
Shock Therapy: Diperlukan tindakan yang mengejutkan seperti skorsing agar siswa paham konsekuensi berat dari tindakannya.
-
Keadilan: Memberikan rasa aman bagi siswa lain agar tidak menjadi korban berikutnya.
“Nah, ini kan harus ada sanksi yang sedikit tegas ya, bukan hanya sanksi teguran. Tidak cukup dengan hanya teguran, tapi ada sanksi lain. Dan pihak sekolah bisa saja mengkaji sanksi skorsing sebagai shock therapy, iya kan?” tegas Suminta.
Pernyataan ini seolah menjadi angin segar bagi publik yang selama ini merasa sanksi “dikembalikan ke orang tua” hanyalah eufemisme dari membiarkan pelaku berlibur di rumah tanpa beban moral yang berarti. Meski demikian, Suminta juga mengingatkan agar sanksi tegas tersebut tetap mempertimbangkan aspek psikologis anak, sehingga hukuman yang diberikan bersifat mendidik, bukan menghancurkan masa depan.
Keheningan Dinas Pendidikan Menambah Tanda Tanya
Di tengah riuhnya desakan publik dan komentar dari pihak Kecamatan, ada satu pihak yang justru belum terdengar suaranya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.
Sebagai instansi induk yang menaungi SMPN 1 Gabuswetan, peran Disdikbud sangat krusial dalam menengahi polemik ini. Publik menunggu arahan resmi atau setidaknya pernyataan sikap terkait standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus kekerasan dan pemerasan di sekolah. Apakah sanksi yang diberikan sekolah sudah sesuai regulasi daerah? Atau justru perlu ada evaluasi menyeluruh?
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikbud Kabupaten Indramayu masih memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media belum membuahkan hasil. Ketiadaan respons ini justru memperkeruh suasana, seolah membiarkan sekolah dan masyarakat berpolemik tanpa wasit yang jelas.
Harapan Publik: Transparansi dan Ketegasan
Catatan kelam dari kasus pemerasan SMPN 1 Gabuswetan ini seharusnya menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan di sekolah-sekolah Kabupaten Indramayu. Publik tidak hanya menuntut sanksi bagi pelaku saat ini, tetapi juga jaminan keamanan bagi anak-anak mereka di masa depan.
Masyarakat berharap Disdikbud segera turun tangan untuk:
-
Melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini.
-
Mengevaluasi kebijakan sanksi yang diterapkan sekolah.
-
Memberikan pedoman yang jelas tentang penanganan premanisme di lingkungan pendidikan.
Tanpa adanya intervensi dari pemangku kebijakan tertinggi di bidang pendidikan daerah, dikhawatirkan kasus serupa akan dianggap sebagai hal lumrah, dan sekolah gagal menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu. Penyelesaian kasus ini haruslah terang benderang, adil, dan memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak.
