HaurgeulisMedia.co.id – Sejumlah petani di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, menyuarakan keprihatinan dan pertanyaan terkait dugaan konsentrasi penyaluran bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) di beberapa desa tertentu. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakmerataan distribusi bantuan yang seharusnya menyasar seluruh petani yang membutuhkan di wilayah tersebut.
Para petani yang enggan disebutkan namanya ini mengungkapkan bahwa mereka merasa ada ketidaktransparanan dalam proses penyaluran bantuan Irpom. Bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengatasi masalah irigasi di musim kemarau, tampaknya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok petani di desa-desa yang beruntung.
“Kami mendengar bantuan Irpom ini ada, tapi kok sepertinya hanya mengalir ke desa-desa tertentu saja. Banyak petani di desa kami yang juga terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan pompa air ini, tapi belum ada kejelasan kapan akan mendapatkan giliran,” ujar salah seorang petani yang ditemui di sela-sela aktivitasnya di sawah.
Mereka berharap agar pemerintah daerah, melalui dinas terkait, dapat memberikan penjelasan yang gamblang mengenai kriteria dan mekanisme penyaluran bantuan Irpom. Transparansi dalam pendataan calon penerima serta proses distribusinya dianggap menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi seluruh petani.
“Kami ini petani, kami bekerja keras untuk negeri ini. Bantuan seperti Irpom ini sangat berarti, terutama saat musim tanam atau ketika menghadapi kesulitan air. Kami hanya minta agar penyalurannya adil dan merata, tidak ada tebang pilih,” tambahnya dengan nada prihatin.
Dugaan konsentrasi bantuan di desa-desa tertentu ini bukan kali pertama terdengar di wilayah pertanian Indramayu. Sebelumnya, berbagai program bantuan pertanian juga kerap dikeluhkan tidak tersalurkan secara merata, menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai akuntabilitas dan efektivitas penyaluran.
Irigasi Perpompaan (Irpom) sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi masalah ketersediaan air untuk irigasi, khususnya di daerah yang kesulitan mendapatkan pasokan air secara alami. Bantuan ini biasanya berupa penyediaan unit pompa air, instalasi, hingga pemeliharaan, yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan volume irigasi lahan pertanian.
Dalam konteks pertanian Indramayu, yang merupakan salah satu lumbung padi nasional, ketersediaan air yang cukup merupakan faktor krusial. Musim kemarau yang panjang kerap menjadi tantangan serius bagi para petani, menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi. Program Irpom diharapkan menjadi solusi strategis untuk memitigasi dampak kekeringan tersebut.
Namun, jika penyaluran bantuan ini tidak dilakukan secara adil dan merata, tujuan mulia dari program tersebut dapat tercoreng. Petani yang tidak mendapatkan bantuan bisa saja merasa dianaktirikan dan kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, HaurgeulisMedia.co.id berupaya untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu mengenai dugaan konsentrasi penyaluran bantuan Irpom di Kecamatan Kandanghaur.
Pihak dinas diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi, termasuk data mengenai jumlah bantuan Irpom yang telah disalurkan, desa-desa penerima, serta kriteria yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat. Penjelasan yang transparan akan sangat membantu meredakan keresahan di kalangan petani dan mengembalikan kepercayaan mereka terhadap program-program pemerintah.
Para petani di Kecamatan Kandanghaur berharap agar aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti. Mereka menantikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bantuan Irpom, agar di masa mendatang, bantuan serupa dapat dinikmati oleh seluruh petani yang benar-benar membutuhkan, tanpa terkecuali.
Keberadaan Irpom sangat vital bagi keberlangsungan pertanian di wilayah yang rentan terhadap kekeringan. Dengan adanya pompa air, petani dapat mengairi sawah mereka secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada sumber air alam yang tidak stabil. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani.
Oleh karena itu, setiap program bantuan yang berkaitan dengan pengairan sawah harus dikelola dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas yang tinggi. Petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah.
Diharapkan, persoalan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola penyaluran bantuan pertanian. Sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan program yang efektif dan tepat sasaran.
