HaurgeulisMedia.co.id – Tujuh puluh satu tahun silam, di Gedung Merdeka, Bandung, suara Bung Karno menggemakan janji kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dari ketertindasan. Kini, di peringatan yang sama pada 18 April 2026, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah, menghadapi badai geopolitik global yang menguji kedaulatan dan kemandirian.
Dunia tengah mengalami masa transisi yang penuh ketidakpastian. Tatanan lama mulai goyah, sementara tatanan baru belum sepenuhnya terbentuk, diselimuti kegelapan krisis global yang saling bertumpuk.
Ketegangan geopolitik, seperti yang terjadi di Selat Hormuz, bukan sekadar berita. Gangguan pada jalur energi vital ini langsung berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia, mencerminkan volatilitas harga minyak yang diprediksi oleh International Energy Agency.
Namun, tantangan terbesar bagi Indonesia justru terletak di halaman rumah sendiri. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang strategis kini menjadi titik panas perhatian kekuatan besar dunia. Ironisnya, posisi yang seharusnya menjadi aset, justru bisa berisiko mengubah perairan nusantara menjadi arena persaingan jika tidak dikelola dengan semangat anti-blok militer seperti dalam Dasasila Bandung.
Di tengah gejolak ini, Indonesia memiliki keunggulan unik berupa kekayaan mineral kritis. Nikel dan tanah jarang menjadi kunci dalam transisi energi global, namun sejarah mengajarkan bahwa kekayaan alam seringkali menarik penjajahan dalam bentuk baru.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi paradigma “Mineral-for-Peace”. Ini bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan pernyataan politik tegas bahwa kekayaan mineral harus digunakan sebagai alat tawar untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Indonesia menuntut transfer teknologi dan kesetaraan nilai tambah, menolak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Di era digital ini, penjajahan tidak lagi hanya melalui senjata. “Neokolonialisme data” mengancam kedaulatan melalui manipulasi informasi dan algoritma yang dapat memecah belah bangsa. Kedaulatan digital menjadi benteng pertahanan terakhir.
Melalui pendekatan Sovereignty-by-Design, Indonesia harus membangun kemandirian informasi. Semangat “memajukan kepentingan bersama” dari Konferensi Asia-Afrika harus diwujudkan dalam upaya kolektif negara berkembang untuk merebut kembali kendali atas data dan identitas digital dari raksasa teknologi global.
Perjuangan ini harus merambah hingga ke aspek ekologis. Reaktualisasi semangat KAA di era Antroposen ini menuntut urgensi Konstitusi Hijau. Kedaulatan sebuah bangsa terancam ketika ekosistemnya runtuh.
Gagasan Personifikasi Alam, yang memberikan hak hukum pada entitas ekosistem, adalah jawaban terhadap kerusakan lingkungan. Dengan memuliakan alam sebagai subjek hukum, Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan sejati mencakup perlindungan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.
Tujuh puluh satu tahun setelah fajar Bandung, tugas Indonesia bukan hanya mengenang sejarah, tetapi menjadi mercusuar bagi negara-negara berkembang (Global South). Indonesia harus berani menolak tekanan hegemonik dan merangkul kerja sama yang setara dan bermartabat.
Pada akhirnya, perdamaian dunia yang hakiki hanya dapat terwujud di atas landasan keadilan, bukan kekuatan militer atau dominasi ekonomi. Semangat Bandung harus terus membakar semangat Indonesia untuk menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat dan berdikari.
